KPK Tanggapi Klaim 'Crazy Rich Tanjung Priok'

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 22 Februari 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait kasus suap proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Bandahara Umum Partai Nasdem itu diketahui sempat diperiksa penyidik terkait pengetahuannya soal PT Merial Esa, milik Fahmi Darmawansyah yang terlibat perkara suap Bakamla.

Sahroni berdalih penyidik merasa bingung menanyakan soal kasus suap Bakamla kepadanya. Bahkan Sahroni sesumbar, penyidik baru mengetahui bahwa dia merupakan anggota DPR RI.

"Saya kira tidak benar, Ahmad Sahroni kemudian menyatakan demikian. Karena seluruh saksi yang di panggil KPK tentu, orang-orang yang diduga mengetahui, melihat dan mengalami sendiri terhadap peristiwa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2020) kemarin.

Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya kembali memanggil Sahroni jika penyidik masih membutuhkan keterangan "Crazy Rich Tanjung Priok" itu dalam perkara suap Bakamla.

"Adapun Ahmad Sahroni tentunya, nanti kami juga akan memanggil saksi-saksi lain yang mengetahui tentang hubungan bisnisnya, dengan PT ME tersebut," kata Ali.

Sebelumnya Ahmad Sahroni mengklaim penyidik KPK kebingungan mengajukan pertanyaan kepadanya terkait kasus suap proyek di Bakamla.

"Semua terkait masalah pertanyaan tentang bisnis masa lalu. Ya biasalah namanya waktu zaman Abang dulu bisnis minta informasi, tapi masalahnya bisnis dengan Bakamla sama sekali gua nggak tahu, " kata Sahroni usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020) lalu.

"Tadi juga kenapa sampai satu jam setengah ngobrolnya yang lain lebih banyak daripada urusan Bakamla karena bingung penyidiknya mau nanya urusan Bakamla gua nggak tahu sama sekali," sambung Sahroni.

Pemeriksaan terhadap Sahroni berkaitan dengan PT Merial Esa (ME), korporasi yang dijerat KPK sebagai tersangka. PT ME diketahui milik Fahmi Darmawansyah, yang telah divonis bersalah dalam kasus ini.

PT ME diduga membantu memberikan suap kepada Fayakhun Andriadi, yang saat itu menjabat anggota DPR. Suap kepada Fayakhun itu, disebut KPK, diberikan oleh Fahmi Darmawansyah.

Total suap yang diduga diberikan kepada Fayakhun ialah USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Duit itu diduga diberikan secara bertahap lewat rekening di Singapura dan China dengan tujuan agar Fayakhun mengupayakan proyek pengadaan satellite monitoring Bakamla bisa dianggarkan pada APBN-P 2016.[Ivs].

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA