https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   24 February 2020 - 12:01 wib

Pengacara Sebut Nurhadi belum Terima SPDP dari KPK

INILAHCOM, Jakarta - Pengacara Maqdir Ismail menyatakan, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rezky merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Rezky Herbiyono sama sekali belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK," kata Maqdir melalui keterangan resminya, Senin (24/2/2020).

Tak hanya itu, Maqdir iuga menyebut mantan Sekretaris MA, Nurhadi, baru mengetahui adanya SPDP jauh setelah surat itu diterbitkan KPK. Ia mengungkap bahwa KPK salah mengirimkan alamat  SPDP untuk Nurhadi.

"Sedangkan Nurhadi  baru tahu adanya SPDP yang ditujukan padanya jauh-jauh hari setelah tanggal yang tertera dalam SPDP Nurhadi  karena KPK mengirimkannya dengan begitu saja ke rumah kosong di wilayah kota Mojokerto," katanya.

Maqdir mengklaim baru mengetahui adanya penetapan tersangka terhadap Nurhadi setelah KPK memanggil seorang saksi pada 10 Desember 2019 serta konferensi pers. Kata Maqdir, Nurhadi belum pernah menerima SPDP dari KPK.

"Itu berarti KPK tidak pernah menerbitkan SPDP kepada Rezky Herbiyono dan Nurhadi. Kalaupun KPK  mengeluarkan SPDP untuk Rezky Herbiyono  dan Nurhadi,  itu berarti proses pemberitahuannya telah dilakukan dengan melanggar hukum acara yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 KUHAP," ungkapnya.

Maqdir juga mempermasalahkan penetapan tersangka terhadap Nurhadi dan Rezky Herbiyono yang tanpa diawali pemeriksaan terlebih dahulu. Maqdir menganggap penetapan tersangka terhadap Nurhadi dan Rezky menyalahi aturan.

"Sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tekannya. [fad]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Dipotong 40%, Lili Masih Kantongi Gaji Rp87 juta Perbulan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40% se
berita-headline

Viral

Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) dari korupsi kemb
berita-headline

Viral

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.
berita-headline

Inersia

Merekam Jejak Anies dan Prasetio di KPK, Laporan Pandangan Mata

Hari ini, Selasa (21/9/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhada
berita-headline

Viral

Di KPK, Anies Pamer Penanganan Covid di Jakarta

Sebelum membahas kasus dugaan korupsi Tanah Munjul, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerka