DPR Minta Pemerintah Hati-hati Turunkan Harga Gas

IN
Oleh inilahcom
Rabu 26 Februari 2020
share
Anggota Komisi VI, Evita Nursanty - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah sedang menggodog skema penurunan harga gas industri menjadi US$6 per MMBTU. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Anggota Komisi VI, Evita Nursanty mengatakan, Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, pemerintah harus selektif menetapkan indutri penerima insentif penurunan harga gas. "Perpres 40 dukungan pemerintah untuk pelaku industri, mapingnya kan sedang dibuat," kata Evita, di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, industri yang berhak menerima insentif harus bersal dari dalam negeri, sehingga dapat memajukan industri nasional. "Saya menekankan siapa yang berhak menerima, itu nggak boleh modal asing," imbuhnya.

Evita mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan tujuh golongan industri yang mendapatkan insetif harga gas. Agar insentif diberikan ke industri yang berhak. "Hati-hati dalam menetapkan ini," ujarnya.

Sementara AnggotaKomisi XI DPR, Ramson Siagian mengatakan, dalam bagi hasil migas skema cost recovery negara mendapat bagian 70% dari hasil produksi gas, dengan adanya penurunan harga gas menjadi US$ 6 per MMBTU maka bagian tersebut harus diturunkan, kondisi ini akan berdampak pada penurunan PNBP dari sektor migas. "Saya pikir gas yang sudah berproduksi hampir semua dengan sistem cost recovery, otomtatis itu akan mengurangi PNBP minyak dan gas di APBN 2020," kata Ramson.

Menurut Ramson, untuk menutupi penurunan PNBP dari sektor migas, perlu yang mendapat insentif penurunan harga gas harus meningkatkan sumbangan ke pendapatan negara. "Ya ini memang konsekuensinya maksud saya harus mencari peningkatan penerimaan negara juga termausk PNBP di sektor lain," tuturnya.

Ramson melanjutkan, selain meningkatkan pendapatan negara, industri penerima insentif penurunan harga gas juga harus menurunkan harganya. Sehingga lebih terjangkau dan kompetitif dengan industri negara lain. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA