PKS Beri 3 Catatan ke Golkar Terkait Omnibus Law

IN
Oleh inilahcom
Rabu 26 Februari 2020
share
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendiskusikan permasalahan bangsa dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, salah satunya adalah tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Airlangga menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia. PKS, ujar Sohibul Iman, sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang RUU Omnibus Law yang sekarang cukup sensitif. Sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan.

"Insya Allah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor," papar Sohibul.

Ia menjelaskan, koridor pertama, harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang menyimpang dari ruh konstitusi.

"Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," ujarnya.

Koridor kedua, harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder. Hak-hak pekerja harus diberikan jaminan. Jangan sampai RUU ini hanya berpihak ke investor atau pengusaha saja tetapi disaat yang sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian besar rakyat Indonesia.

"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," ungkapnya.

Koridor ketiga, harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat. Karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.

"PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tandasnya. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA