RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Rugikan Buruh

FZ
Oleh Fadhly Zikri
Rabu 26 Februari 2020
share
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan bentuk penzoliman terhadap buruh.

Dia mengatakan, banyak hal atau ketentuan yang diatur dalam RUU inisiatif pemerintah tersebut yang merugikan buruh.

"Belum lagi, penyusunan RUU ini tergesa-gesa, tertutup dan tidak melibatkan seluruh stakholder. Utamanya kalangan buruh sebagai pihak yang benar-benar paham masalah ketenagakerjaan. RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini penzoliman terhadap buruh karena banyak permasalahan yang menjerat buruh," kata Syaiful Bahri di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Ia menambahkan, pihaknya bersama organisasi koalisi buruh lainnya beberapa kali mengajak pemerintah untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, namun menurutnya pemerintah tidak membuka diri.

"Konsepnya di simpan terus. Beberapa kali koalisi buruh batal rapat. Seharusnya dibahas dulu bersama-sama. Ini membuktikan, mereka tidak serius," tuturnya.

Menurut Syaiful, penyusun RUU ini tidak menyentuh permasalahan buruh di Indonesia. Salah satunya mengenai tidak ada jaminan pensiun bagi buruh. Adapun sejumlah pasal yang merugikan buruh diantaranya, dalam ayat 5 Pasal 42 RUU tersebut tentang tenaga kerja asing.

"Ketentuan Pasal di atas memberikan ruang beberapa posisi bisa langsung di gunakan TKA. Yakni dewan direksi dan dewan komisaris, kegiatan mesin produksi keadaan darurat, vokasi, start up, kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Ini meniadakan Permen 19/2012 yang mengatur 19 jenis pekerjaan yang dilarang menggunakan TKA," jelasnya.

Kedua lanjut Syaiful, pasal 56 ayat 3, kemudian Pasal 58 ayat (2), dan pasal 59 ayat (1) dengan dihapusnya persyaratan PKWT yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu.

"Maka dihapusnya pasal ini menjadikan PKWT tidak ada batasan apapun dan tanpa batas," katanya.

Kelima, Pasal 61 dengan penambahan huruf c yang memasukkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, akan membuat adanya PHK yang terjadi tanpa batas karena PKWT diadakan atas kesepakatan dan tanpa ada syarat apapun dengan dihapusnya pasal 59. Keenam, Pasal 77 ayat (2) berubah yang dulu diatur 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 8 jam sehari untuk 5 hari kerja menjadi paling lama 8 jam 1 hari dan 40 jam seminggu.

"Ketujuh, Pasal 78 ayat (1) mengubah ketentuan waktu kerja lebur dari 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam satu minggu. Kedelapan, Pasal 88 B menyebutkan upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. Artinya, upah berdasarkan satuan waktu yang akan menjadi dasar penghitungan upah perjam," ungkapnya.

Kesembilan, Pasal 88C ayat 1 menyebutkan Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.

"Dengan ditetapkannya upah hanya Upah minimum provinsi, sehingga ini akan menghilangkan jenis-jenis upah yang ada seperti upah minimum Kabupaten/kota dan upah sektoral. Pada intinya RUU ini sangat liberal. Mustahil itu dalam 100 hari RUU Omnibus Law Cipta Kerja jadi. Banyak masalah itu," tutupnya.[Ivs].

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA