Tim Novel Kritik Kejati Jangan Jadi Tukang Stempel

IN
Oleh inilahcom
Kamis 27 Februari 2020
share
Anggota Tim Advokasi, Alghiffari Aqsa - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Tim Advokasi Novel Baswedan menilai pengananan perkara penyidik senior KPK tersebut dari penyidikan hingga tahap prapenuntututan di Kejati DKI Jakarta dilakukan secara tidak profesional dan tertutup.

Alasannya karena, sejak awal penyidikan terdapat berbagai kejanggalan proses. Oleh karenanya, Tim Advokasi menuntut Presiden Joko Widodo untuk memastikan pengungkapan kasus dan penegakan hukum dalam perkara penyerangan dan upaya penghalang-halangan penegakan hukum terhadap Pegawai dan Pimpinan KPK, sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengadakan prapenuntutan dengan memeriksan ulang keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti serta fakta-fakta lain yang menjadi kunci pengungkapan perkara penyerangan terhadap NB sebagai Penyidik KPK," ujar Anggota Tim Advokasi, Alghiffari Aqsa dalam keterangannya, Kamis (27/2/2020).

Tim Advokasi juga mendesak Kapolri memerintahkan Propam Mabes Polri mengadakan pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM mengenai abuse of process yang dilakukan Penyidik POLRI. Terakhir, Tim Advokasi meminta Kompolnas mengawal dan mengadakan pemeriksaan tersendiri menindaklanjuti temuan Komnas HAM mengenai abuse of process yang dilakukan Penyidik POLRI.

Adapun dugaan tidak profesionalnya penyelesaian perkara ini diantaranya yakni barang bukti yang hilang atau berkurang yaitu cangkir dan botol yang diduga digunakan pelaku sebagai alat yang menyiram tidak disimpan dan didokumentasikan dengan baik. Polisi juga memunculkan kesan tidak terdapat bukti.

"CCTV, data pengguna telpon (cell tower dump) dan saksi-saski tidak seluruhnya diambil dan didengar keterangannya. Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan menemukan abuse of process dari penyidik POLRI," tutur Alghiffari.

Kemudian, lanjut dia, juga muncul beberapa sketsa yang dibuat sendiri oleh polisi berdasarkan keterangan beberapa saksi. Tetapi kemudian tidak satupun yang dijadikan dasar menangkap terduga pelaku.

Alghiffari melanjutkan, bahwa jenis kasus yang awalnya tergolong kasus sedang menjadi kasus sulit karena penanganan yang berlarut-larut (undue delay) hingga hampir 3 tahun.

Selain itu, juga tidak terdapat penjelasan dan uraian logis mengenai hubungan terduga pelaku yang ditangkap oleh POLRI dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang didapatkan pada periode-periode awal penyidikan. Misalnya, hubungan terduga pelaku yang ditangkap dengan sketsa dan keterangan-keterangan primer saksi-saksi serta temuan Tim Satgas Gabungan Bentukan Kapolri 2019.

"Tidak terdapat penjelasan terkait penggunaan pasal pidana pengeroyokan (170 KUHP) oleh Polda Metro Jaya yang kemudian dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI," ujarnya.

Sementara, sambung dia, terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan kuat bahwa penyerangan terkait dengan pekerjaan Novel Baswedan di KPK yang tujuannya mematikan, melumpuhkan, luka berat dan direncanakan. Dalam hal ini, Novel Baswedan sebagai korban juga telah menekankan bahwa penyiraman air keras tidak haknya melukai wajah dan mata tetapi juga masuk ke hidung dan mulut sehingga tidak bisa bernafas seketika dan hampir kehilangan kesadaran.

"Tim Advokasi bahkan telah pernah menyampaikan perihal ini dan juga secara langsung telah disampaikan lagi kepada penyidik untuk menggunakan Pasal 21 UU KPK, Pasal 340 KUHP, 351 Ayat 2/3 KUHP serta Pasal 354 KUHP, 355 KUHP," tegasnya.

Ketidakprofesional juga tampak karena Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menangani perkara secara tertutup dan tidak memaksimalkan kewenangan prapenuntutan. Tim Advokasi selain telah menyampaikan masukan terhadap penuntasan perkara ini di penyidikan juga telah melayangkan surat permohonan audiensi ke Kejati DKI Jakarta pada 12 Februari 2020.

"Namun, hingga saat ini Kejati DKI Jakarta tidak memberikan tanggapan hingga Tim mendapat kabar bahwa berkas penyidikan dianggap lengkap. Seolah-olah Kejati DKI Jakarta hanya jadi tukang stempel berkas kepolisian dan mengantarkannya ke pengadilan," ujarnya.[Ivs].

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA