DPR Dorong Pemajuan Kebudayaan Di Daerah

IN
Oleh inilahcom
Kamis 27 Februari 2020
share
(Foto: inilahcom/Dok)

INILAHCOM, Jakarta - Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan menjadi acuan atau motivasi untuk pengembangan pemajuan kebudayaan.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah saat memberikan pemaparan di hadapan ribuan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kebudayaan di Hotel Sahid Jakarta.

"Undang-undang pemajuan kebudayaan sebagai acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia," ujarnya.

Ferdiansyah mendorong peserta yang berasal dari kabupaten dan kota untuk mengembangkan pemajuan kebudayaan di daerah masing-masing.

"Budaya bukan biaya, tapi investasi. Karena itu DPR terus mendukung dengan hadirnya undang-undang pemajuan kebudayaan," katanya.

Anggota DPR asal dapil Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa budaya tidak diartikan sangat sempit. Etos kerja pun juga menjadi bagian dari budaya.

"Jadi, hal apapun dalam pembangunan nasional itu beraspek dari budaya. Akhirnya kita menyimpulkan, budaya menjadi haluan pembangunan nasional" ujar Ferdiansyah.

Untuk itu upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yaitu dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dan, mengembangkannya dengan menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.

"DPR mendorong siswa yang terlahir era digital mendapatkan pendidikan pemajuan kebudayaan dengan memaksimalkan peserta didik," katanya.

Seperti ketahui selama tiga hari 26-28 Februari Direktorat Jenderak ( Dirjen) Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas). Rakornas yang dihadiri pelaku budaya, pejabat terkait yang kosentrasi budaya dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. [rok]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA