Aice Buka Suara Terkait Unjuk Rasa Buruhnya

IH
Oleh Indra Hendriana
Jumat 28 Februari 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Management Aice atau PT Alpen Food Industry (AFI) buka suara terkait unjuk rasa Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia AFI, beberapa waktu lalu.

Legal Corporate AFI, Simon Audry Halomoan Siagian mengatakan, pokok permasalahan awal yang dibahas dalam perundingan bipartit adalah pembahasan struktur dan skala upah serta kenaikan upah tahun 2019. Dia memastikan, PT AFI telah mengikuti regulasi yang ada. "Setiap kebijakan yang ditempuh dalam menentukan kenaikan anggaran gaji mengacu dan sudah mengikuti kepada ketentuan pengupahan," kata Simon di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Berdasarkan rumus yang digunakan SGBBI PT AFI, upah yang diminta adalah sebesar Rp11.623.616, atau 15% dari jumlah penjualan atau sales 2018. Namun, perusahaan tidak bisa mengabulkannya. Kemudian, AFI pun menawarkan formula lain kepada SGBBI.

SGBBI tidak menuntut pembahasan kenaikan upah 2019 secara rapelan dan menawarkan usulan formula kenaikan upah tahun 2020. Kali ini, besarnya Rp8.031.668,61.

Lalu, SGBBI mengirimkan pemberitahuan mogok kerja melalui surat nomor:10-6/SGBBI/AFI/XII/2019, yang rencananya dimulai 20 Desember 2019 sampai 8 Januari 2020. Padahal perundingan masih berlangsung. Bahkan, AFI sudah menginisiasi perundingan dilaksanakan pada 17 Desember 2019.

"PT AFI memberikan tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Mogok Kerja sebagai Mogok Kerja Tidak Sah, dengan alasan bahwasanya tidak pernah ada jalan buntu dikarenakan proses Bipartit masih berlangsung dan PT AFI masih mau diajak untuk berunding," kata Simon.

Pada 19 Desember, perundingan dengan mediator yang dipimpin Siti Munfairoh dari Disnaker Bekasi, dilakukan. SGBBI ngotot dengan formula kenaikan upah mereka. Sementara PT AFI menawarkan usulan kenaikan gaji 2020 sebesar Rp4.543.961. Kenaikan yang didapat oleh karyawan dengan jabatan terendah dan masa kerja di atas satu tahun, naik 9% dibandingkan gaji 2019.

Selain gaji, terdapat tunjangan-tunjangan lain yang cukup kompetitif dan melebihi ketentuan normatif. Kemudian, jika pekerja masuk terus menerus dalam satu bulan maka pekerja akan mendapatkan tambahan pemasukan melalui tunjangan mencapai Rp700 ribu, atau setara 16,8% dari gaji pokok. "Sehingga kenaikan tersebut sudah sangat rasional dan melebihi ketentuan normatif," ujar dia.

Namun, pihak SGBBI tetap melaksanakan aksi mogok kerja. Pada 21 Desember 2019, Disnaker kembali mengundang PT AFI dan SGBBI untuk mediasi pada 23 Desember 2019. Tetapi pada tanggal itu, hanya AFI yang datang. SGBBI tidak bersedia hadir mengikuti undangan mediasi.

Padahal, kata Simon, lebih dari ratusan pekerja hadir memenuhi selasar depan ruang mediasi di kantor Disnaker. "Berdasarkan fakta ini, kami sungguh bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat pengurus SGBBI tidak mau dan/atau tidak siap menghadiri undangan mediasi? Tindakan ini merupakan hal yang dapat diindikasikan sebagai itikad tidak baik," keluh Simon.

Pihak SGBBI akhirnya memberikan surat yang menyatakan, mereka kembali masuk kerja seperti biasa pada hari Kamis, 26 Desember 2019. Kemudian, pada 7 Januari 2020, Disnaker telah menerbitkan anjuran kenaikan upah.

Pada 16 Januari 2020, PT AFI menjawab anjuran dari Mediator melalui surat nomor: 100/S/KEL/AFI/I/2020, perihal jawaban anjuran, yang isinya menerima anjuran mediator. "Kami mengharapkan bahwa pihak dari SGBBI dapat mengikuti anjuran yang diberikan oleh mediator," tuturnya.

Kemudian pada 20 Januari 2020, mediator mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Simon juga menjawab soal mutasi dan penerbitan surat peringatan (SP) terhadap lebih dari 600 buruh yang melakukan pemogokan selama tiga hari pada 20, 21 dan 23 Desember 2019. "Adapun mutasi, pemberian surat peringatan dan skorsing mengacu pada landasan hukum yang berlaku," tegasnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA