Menunggu Aturan Harga, Pengusaha Nikel Deg-degan

IH
Oleh Indra Hendriana
Sabtu 29 Februari 2020
share
(Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menerbitkan aturan tata niaga dan harga nikel dalam negeri pada Maret 2020.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak di Jakarta, Jumat (28/2/2020), mengatakan, peraturan itu bertujuan untuk mengakomodasi keinginan penambang dan smelter dalam transaksi nikel.
"Bentuknya Kepmen (Keputusan Menteri), karena ini kebutuhan yang harus segera diakomodir dari keinginan para penambang sekaligus membenahi tata kelola jual beli nikel," ujar Yunus usai diskusi Prospek Industri Nikel Dalam Negeri.

Sedianya, lanjut dia, peraturan itu akan terbit paling lambat akhir Maret 2020. Peraturan itu akan mengatur Harga Patokan Mineral (HPM) antara penambang dan smelter sehingga sesuai dengan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) ore nikel.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Mardani H Maming mengharapkan, HPM yang ditentukan pemerintah dapat memberikan kebaikan bagi penambang maupun pengusaha smelter.

"HPM hendaknya diatur dengan memperhatikan prinsip kepastian dan keadilan, tanpa merugikan semua pihak, baik pemilik smelter, penambang, terutama negara dan bangsa Indonesia," ujarnya.

Ia mengemukakan, harga bijih nikel kadar 1,8% Free on Board (FoB) Filipina, saat ini berkisar US$59-US$61 per wet metric ton (wmt). Sehingga, jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1,8% FoB, sebesar US$38-US$40 per wmt, merupakan harga yang wajar.

Selain itu, Mardani meminta agar nikel dengan kadar 1,7% dapat diterima smelter. Mengingat, kadar nikel itu yang menjadi standar ekspor sebelum pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor nikel pada 1 Januari 2020.

"Kita tahu bersama bahwa setiap proses penambangan tidak dapat dipastikan kadar ore yang diperoleh, sehingga jika ore yang didapat memiliki kadar 1,7 persen, bisa kita hitung berapa besar kerugian penambang. Oleh karenanya, saat ini banyak penambang yang memilih menghentikan produksi," katanya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA