Sri Mulyani Tunjuk Eks Bos Bea Cukai Pimpin BPDPKS

IN
Oleh inilahcom
Senin 02 Maret 2020
share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik mantan Direktur Jenderal bea Cukai Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menggantikan Dono Boestami.

Dalam rilis Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/3/2020), Sri Mulyani menyampaikan sejumlah pesan kepada Eddy Abdurrachman, terkait tugas dan tanggung jawab Dirut BPDPKS yang cukup berat dan penuh tantangan. "Saat ini, Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55 persen produksi dunia," papar Sri Mulyani.

Industri sawit, kata Sri Mulyani, telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi 13,5% dari total ekspor non migas sebesar US$22,3 miliar. Selain itu, industri sawit terbukti meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit. "Melalui program Bauran Biodiesel 30% (B30), industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai US$8 miliar per tahun," ungkap Sri Mulyani.

Tahun 2019, lanjutnya, industri sawit mengalami tekanan yang cukup berat, dimana harga CPO jatuh sampai di bawah harga keekonomiannya. Hal ini tentu sangat berdampak pada harga tandan buah segar di tingkat petani. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk tidak memberlakukan pungutan untuk meringankan beban industri kelapa sawit.

Disamping itu, untuk mengurangi kelebihan stock Crude Palm Oil (CPO) pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan program (B30) mulai 1 Januari 2020 sebagai salah instrumen stabilisasi harga. Program ini berhasil mengangkat harga sampai diatas harga keekonomiannya. "Saat ini harga CPO di atas USD750 per ton dan telah dikenakan pungutan kembali karena harga sudah di atas batas". Menkeu juga menerangkan "perlu diwaspadai, pelemahan ekonomi dunia sebagai dampak perkembangan virus novel corona terhadap permintaan CPO dunia, dalam hal ini Tiongkok sebagai importir terbesar kedua dari CPO kita", terang Sri Mulyani.

Dia mengingatkan, BPDPKS harus tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. "Saya harap Saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya, sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan," pesan Sri Mulyani.

Dirinya menambahkan, salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan dana BPDPKS adalah program peremajaan tanaman. "Sesuai arahan Presiden, program peremajaan harus dilakukan untuk 500 ribu HA dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus," tuturnya.

Di mana, BPDPKS bisa menggandeng penguatan pembiayaan untuk peremajaan sawit dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Prosedur peremajaan kelapa sawit juga telah dipermudah, dari sebelumnya terdapat 14 syarat, menjadi 8 syarat. Selanjutnya, sesuai arahan Komite Pengarah agar dipermudah lagi menjadi 2 syarat.

Selain Eddy Abdurachman, kemenkeu juga menetapkan Zaid Burhan Ibrahim, sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko; dan Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP-KS. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA