Perizinan Migas Satu Pintu Menuju Ketahanan Energi

IN
Oleh inilahcom
Selasa 03 Maret 2020
share
(Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Lead eksternal SKK Migas, Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, SKK Migas menargetkan Indonesia mampu menghasilkan satu juga barel minyak pada 2030, dengan menerapkan lima aspek transformasi. Apa saja?

Kata Dwi, yaitu Clear Vision, Smart Organization, One Door Service Policy, Commercialization, dan Digitalization. "SKK Migas juga merancang empat strategi utama untuk meningkatkan produksi sekaligus memenuhi kebutuhan domestik," tegasnya.

SKK Migas, kata Dwi, tetap mempertahankan tingkat produksi existing. Kedua, akselerasi transformasi sumber daya menjadi cadangan migas. Ketiga mempercepat pelaksanaan enchaced oil recovery (EOR). Keempat, mendorong kegiatan eksplorasi yang masif.

Dengan lima aspek transformasi dan empat strategi itu, lanjutnya, menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki potensi sumber daya migas sebesar 80 miliar barel minyak dan 363 triliun kaki kubik gas.

Sementara, Direktur IMES Erwin Usman, mengatakan kedaulatan energi harus menjadi hal yang penting. "Tidak boleh ada hambatan dalam eksplorasi migas. Biar target 1 juta tercapai dan ada juga ketahanan energi dari gas," ucap Erwin.

Di tempat sama, Direktur ILRINS, Jefry Silalahi mengatakan, target lifting migas harus lebih realistis. Dirinya mendukung ketahanan energi.

Sementara, Akhmad Yuslizar Direktur Institut Kajian Jakarta nenegaskan, kebijakan one door service policy semestinya dilakukan sejak lampau. Namun, meski baru diputuskan akhir Januari 2020, dinilai Bang Yos, sapaan akrab Akhmad Yuslizar, lebih ketimbang daripada tidak sama sekali.

"Ada banyak persoalan di era lalu. Carut marut birokrasi, perijinan ganda, kebijakan investasi di daerah yang bertentangan dengan iklim investasi. Semuanya menghambat ketahanan energi. Sekarang lewat perijinan satu pintu kita berharap iklim investasi membaik, target lifting migas tercapai," kata Bang Yos dalam diskusi Demi Ketahanan Energi Perijinan Satu Pintu Dipercepat.

Dia mengungkapkan, di era sebelum pemerintahan Jokowi, satu perizinan eksplorasi migas, bisa mencapai 300-an izin. Saat Jokowi, perizinan dipangkas menjadi 173 izin. "Itu pun masih banyak sisanya. Masih ada 100 an yang harus dipangkas lagi," tandas Bang Yos.

Dulu, lanjut Bang tambah Yos, dihasilkan 5.000 izin per tahun yang memakan 600.000 lembar dokumen persyaratan, melalui 17 instansi penerbit. Perizinannya mencakup izin dan non izin. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA