Kemenakertrans Diminta Evaluasi SPSK di Swasta

IN
Oleh inilahcom
Jumat 13 Maret 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) diminta mengevaluasi pengelolaan Program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang saat ini berada di Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

"Pemerintah harus mengambil alih pelaksanaan SPSK menjadi program G to G dan tidak memberikan kekuasaan terlalu besar kepada swasta karena bertentangan dengan asas perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia," kata koordinator Komite Milenial Anti Korupsi (KOMIK), Agus L di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Agus meminta menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh rencana pelaksanaan penempatan TKI satu kanal atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindarkan terjadinya monopoli.

"Menaker untuk meneliti kembali proses birokrasi dari SPSK yang terlalu memberi kekuasaan kepada swasta dalam melakukan lobby lobby di negara penempatan dan proses administrasi agar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ungkap Agus

Agus menjelaskan, dasar dari monopoli yang dilakukan APJATI berawal dari Kepmenaker 291/2019 di mana menaker sebelumnya M. Hanif Dakhiri secara tersirat memberi kekuasaan yang sangat besar kepada APJATI.

Kepmen dimaksud pernah diajukan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) bahkan ada sekelompok masyarakat yang melaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena rawan terjadi korupsi.

Agus mendesak kepada lembaga negara seperti Kedubes RI di Riyadh, Kemenaker RI dan BNP2TKI (BP2MI) untuk menindak tegas oknum pejabat yang menyalahgunakan program SPSK untuk keuntungan pribadi. Mendesak Program SPSK di kembalikan pengelolaannya kepada negara melalui Kemenaker atau BNP2TKI (BP2MI).[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA