Ini Fatwa MUI Soal Daerah Terdampak Covid-19

MY
Oleh Muhammad Yusuf Agam
Senin 16 Maret 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa terkait Salat Jumat dalam situasi Pendemi Corona. Dalam Fatwa itu, MUI mempersilahkan umat muslim yang berada di kawasan terdampak Covid-19 untuk Salat Jumat di rumah.

Fatwa MUI ini ditetapkan pada Senin (16/3) dengan Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Wabah Covid-19. Fatwa ini ditandatangani oleh ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanuddin dan diketahui oleh Sekretaris Asrorun Ni'am Sholeh. Fatwa ini akan dievaluasi melihat situasi dan kondisi.

MUI mengatakan umat yang merasa sakit atau terjangkit Covid-19 tidak perlu Salat Jumat di Masjid. Mengisolasi diri lebih baik untuk mencegah penularan. Salat Jumat pun bisa diganti menjadi Salat dzuhur.

"Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya salat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena salat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal," kata Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2020).

Menurut Prof Hasanuddin bila umat yang sakit memaksakan kehendak salat Jumat, salah wajib 5 waktu, salat tarawih dan salat Ied di Masjid atau di tempat umum justru membuka peluang penularan Covid-19.

"Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar," ujarnya.

Namun, MUI mengecualikan bagi umat yang merasa badannya sehat. Apalagi, potensi penyebaran Covid-19 di daerah itu rendah berdasarkan hasil tracing pemerintah. Tapi, umat dihimbau untuk menjaga diri dengan tidak melakukan kontak langsung sesama jamaah.

"Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun," ujarnya.

Lebih lanjut, MUI juga melarang penyelenggaraan salat Jumat bila penyebaran Covid-19 di daerah itu mengancam atau bahkan tidak bisa dikendalikan. Sebagai penggantinya, umat muslim di daerah itu dapat melaksanakan salat dzuhur.

"Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing," jelasnya.

Hal itu juga diberlakukan dalam saat menggelar salat lima waktu, salat tarawih, salat id di Masjid atau di tempat umum.

"Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim," sambung dia.

MUI mengatakan pemerintah harus menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Khususnya dalam hal peribadatan.

"Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya," pungkasnya.

Tak lupa, MUI menghimbau agar umat muslim di tanah air lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyak dzikir, membaca doa Qunut Nazilah di setiap salat fardhu serta berdoa agar selalu diberi perlindungan dari musibah.

"Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa dafu al-bala), khususnya dari wabah COVID-19," terang dia.

MUI menegaskan haram hukumnya bagi siapapun yang memanfaatkan momentum wabah Covid-19 dengan cara membuat kepanikan atau memborong dan menimbun kebutuhan pokok.

"Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram," tegasnya.

"Untuk gula memang ada kenaikan harga, tapi stoknya aman sampai dua bulan ke depan. Juga untuk minyak goreng memang ada kenaikan harganya karena harga CPO dunia juga naik, tapi stoknya aman bahkan sampai enam bulan ke depan," tegas Khofifah.

Di tengah wabah virus corona jenis baru covid-19 ini, Gubernur Khofifah meminta masyarakat tidak terpengaruh efek psikologis yang menyebabkan panik belanja. Dengan stok bahan pokok yang aman dan tersedia, maka pihaknya menjamin tidak akan ada kelangkaan bahan pokok.

"Justru kalau ada aksi borong, belanja dalam jumlah yang berlebihan maka sesuai dengan prinsip hukum ekonomi pasar, harga akan naik dan akan ada kelangkaan. Maka untuk menghindari itu, kami imbau tidak ada panic buying karena buffer stock kita sangat aman," pungkas Khofifah. [hpy]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA