Sawit Berkelanjutan, Jokowi Luncurkan Perpres ISPO

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 21 Maret 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta Sejak 13 Maret 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (SIPO), resmi terbit dan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beleid yang cukup ditunggu pelaku bisnis sawit ini, diundangkan sejak 16 Maret 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75.

Perpres tersebut terdiri dari VII Bab dan 30 pasal. Pada pasal 1 menyebut adanya Lembaga Sertifikasi ISPO (Indonesian Suistanable Palm Oil) sebagai penilaian kesesuaian independen yang melakukan sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikasi ISPO,

Pada pasal 4 point 2 mencatat, sertifikasi ISPO dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi, a. kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; b. penerapan praktik perkebunan yang baik; c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; d. tanggung jawab ketenagakerjaan.

Poin lain, e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; f. penerapan transparansi; dan g. peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sementara pada Pasal 4 Point 4 mencatat, ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Yang menarik dari Perpres 44/2020 ini, mengatur mengenai sanksi. Dalam pasal 6 menyatakan, Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

Dalam Perpres sanksi administratif akan berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau pencabutan sertifikat ISPO.

Pasal 13 menyetakan bahwa sertifikasi ISPO berlaku lima tahun. Sebelum jangka waktu sertifikasi ISPO berakhir, pelaku usaha sawit mengajukan sertifikasi ulang.

Bagi usaha yang telah menggenggam sertifikat ISPO, berdassarkan pasal 15 harus dilakukan penilikan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Penilikan ini dimaksudkan untuk memeriksa pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO oleh pelaku usaha.

Sedangkan pasal 16 mengatur tentang usaha yang tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, diancam dua sanksi. Yakni, pembekuan sertifikasi ISPO atau pencabutan sertifikasi ISPO.

Dalam pasal 18, mengatur tentang pendanaan. Di mana, pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan perusahaan perkebunan ditanggung yang bersangkutan. Sedangkan sertifikasi ISPO yang diajukan pekebun bisa brasal dari APBN; APBD atau sumber lain yang sah. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA