Ini Kata Evi Zainal Soal Penyebaran Covid-19

IN
Oleh inilahcom
Senin 23 Maret 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur Evi Zainal Abidin mengatakan Pemerintah baru-baru ini kembali merilis data pandemi Covid-19. Dimana pada Minggu (22/3/2020) terdapat 514 kasus positif, 48 kasus meninggal, dan 28 kasus sembuh. "Dengan begitu, CFR (case fatality rate) di Indonesia sudah mencapai 9,3 persen which is way above average CFR globally yang hanya dikisaran 3,4 persen versi WHO 3 march 2020," katanya, Senin (23/3/2020)."Cara berpikir awam saya mencoba menafsirkan angka tersebut adalah sebagai berikut. Pertama data yang paling mendekati fakta lapangan adalah data kasus meninggal. Berikutnya adalah data CFR global. Dengan kata lain saya punya keraguan besar pada data kasus covid-19 positif yang dilaporkan pemerintah dalam release-nya tersebut," sambungnya.Kedua jika mengasumsikan CFR di Indonesia adalah 3,4 persen seperti halnya data global dan data kasus meninggal adalah 48 seperti release terbaru pemerintah, maka akan dapatkan hitungan kasus positif covid-19 yang mencapai diatas 1.400 kasus bukan lagi 514 kasus seperti yang terdata oleh pemerintah. "Ketiga tentu ilustrasi di atas bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Terlebih dari apa yang saya ketahui bahwa ternyata protokol penanganan covid-19 sebelum 20 Maret dari Kemenkes belum mengharuskan ODP (Orang Dalam Pantauan) yang didapat dari hasil tracing untuk dilakukan screening test," ujarnya.Menurutnya, hal ini bisa jadi adalah menunjukkan lemahnya infrastruktur faskes dalam penanganan Covid19 dan terbatasnya nakes yang kapabel untuk melakukan swap tenggorokan kepada mereka yang sudah memiliki resiko infeksi (ODP). "Sehingga misal ada kebutuhan dilakukan screening test pada 1.000 orang namun karena kendala diatas maka hanya mampu melakukan pada 200 orang saja. Tentu ini akan berdampak langsung kepada berapa jumlah kasus positif terdata," ujarnya."Karenanya, tidak adanya upaya pemerintah untuk melakukan screening test terhadap ODP yang telah terpapar oleh infeksi covid19 adalah cerminan kurang siapnya pemerintah akibat kebijakan awal yang cenderung melihat ringan pandemi covid19 yang melanda segala penjuru dunia ini. Protokol sebelumnya hanya mewajibkan ODP untuk lapor pada puskesmas terdekat saja sembari dilakukan cek suhu tubuh," sambungnya lagi.Menurutnya ODP baru akan ditangani jika mereka sudah menunjukkan sympton awal yang mengarah pada gejala terinfeksi yaitu seperti panas tinggi, mual, diare dan sebagainya. Keempat kata dia, kondisi ini menggelisakan, karena terbukti bahwa 85 persen kasus covid19 positif sama sekali tidak memiliki symptom pneumonia (asymptomatik). "Dengan kata lain, sangat mungkin ODP tersebut sebenarnya positif covid19 walau nampak asymptomatik," ujarnya.Kelima, berdasarkan sepengetahuan dia setelah mengunjungi posko satgas penanganan covid19 prov Jatim, protokol penanganan covid-19 versi ke-4 yg diterbitkan Kemenkes pada hari Jumat (20 march 2020) lalu baru memuat keharusan dilakukannya screening test pada semua ODP. "Kita harus siap mendapatkan lonjakan kasus positif covid19 pada beberapa hari mendatang. Terlebih pemerintah sudah mendatangkan 150.000 Rapid test kits dan siap untuk digunakan screening test pada ODP dan mungkin juga untuk masyarakat luas yang berniat melakukan test mandiri," paparnya. "Bisa dibayangkan, misal ada sekitar hampir 1.000 orang yang sudah positif terinfeksi covid-19 namun belum terjangkau oleh resources dari pemerintah sebelumnya dan masih bebas beraktivitas di tengah-tengah kita. Tentu inilah bomb waktu yang kita takutkan bersama yaitu ODP positif covid19 namun berkeliaran bebas menularkan virusnya pada masyarakat luas," ulasnya.Keenam menurutnya itulah pentingnya untuk bersuara bersama dan meminta pemerintah untuk mendisclosed informasi terkait keberadaan dan asal alamat semua kasus positif covid19, dengan menyebut kelurahannya saja sudah cukup. "Bagaimana mungkin masyarakat bisa mawas diri jika kita dibuat buta akan dimana keberadaan mereka ini (pasien-pasien positif covid19), sedang kita tak bisa menafikan ancaman penularan covid19 di lapangan mengintai di depan hidung kita," ujarnya. Keterbukaan terkait informasi kasus positif covid19 adalah sudah menjadi keharus atas pemenuhan transparasi publik. "Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jika pemerintah tetap pada pendiriannya untuk merahasiakan keberadaan pasien-pasien kasus positif ini, maka sama halnya menempatkan rakyatnya pada resiko kesehatan yang sangat berbahaya sekali," imbaunya.Menurutnya ini bagai pil pahit yang harus dipilih oleh pemerintah, antara transparasi publik demi menjamin keselamatan semua rakyatnya, atau seperti yang banyak dihawatirkan banyak orang bahwa informasi kasus positif covid19 dirahasiakan kepada publik lebih dikarenakan latar belakang stabilitas ekonomi dan kepentingan bisnis orang-orang tertentu saja"Atas nama keselamatan bangsa Indonesia, saya Evi Zainal Abidin, Anggota DPD RI perwakilan Jawa Timur, meminta pemerintah untuk tidak lagi tertutup terkait asal kelurahan dimana pasien-pasien positif covid19 ini berasal," ujarnya."Insya Allah dengan edukasi yang lebih baik dan transparan terkait data kasus pandemi covid19 ini maka masyarakat Indonesia akan lebih bertanggung jawab dalam kesehariannya, memiliki solidaritas yang tinggi dengan sesamanya dan menjadikan penanganan pandemi covid19 ini lebih ringan untuk bisa kita lalui bersama sebagai komunitas masyarakat yang bersatu padu," sambungnya."Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah patuh dengan arahan pemerintah untuk melakukan social-distancing, kini lah saatnya pemerintah berkewajiban untuk membuka data alamat (asal kelurahan) dari pasien-pasien kasus positif covid19 kepada masyarakat luas," tutupnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA