ICW Kritik 100 Hari Kinerja KPK Era Firli

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Selasa 24 Maret 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja pimpinan KPK Jilid 5 Filri Bahuri cs, selama 100 hari kerja minim prestasi dan sarat kontroversi.

Ada tujuh poin yang disoroti dari Firli dkk, lebih banyak berkaitan dengan kasus yang menjerat eks calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.

"Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan adalah berbagai kontroversi," ucap Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

Kurnia berpendapat kasus Harun Masiku menjadi batu sandungan bagi Firli dkk. Pertama, kata dia, KPK gagal menangkap seorang buronan yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Januari 2020. Padahal, berdasarkan keterangan pihak yang berwenang, Harun diketahui berada di Indonesia.

Hal itu, terang Kurnia, berbanding terbalik ketika KPK mampu menangkap bendahara umum Partai Demokrat M Nazarudin di Kolombia dalam waktu 77 hari.

Masih dalam kasus Harun, Kurnia berujar pimpinan KPK tidak transparan memberikan informasi soal dugaan penyekapan tim penyelidik di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

"Sampai saat ini tidak ada satu pun Komisioner KPK yang memberikan informasi yang utuh dan jujur tentang kejadian tersebut," pungkasnya.

Bahkan, lanjut dia, Firli dkk telah bertindak sewenang-wenang dengan mengembalikan penyidik Rossa ke instansi asal Mabes Polri. Ia menjelaskan masa dinas Rossa masih berlaku hingga September 2020 dan yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi apa pun.

Rossa merupakan penyidik yang diperbantukan ketika proses operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat Harun dan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

"Keempat, komisioner KPK berniat memotong kompas proses hukum atas Harun Masiku untuk menutupi kelemahan mereka dalam mencari tersangka tersebut," katanya.

Kurnia mengatakan hal itu sebab KPK pernah menyatakan tak menutup kemungkinan mendorong sidang secara In Absentia, tanpa kehadiran terdakwa. Menurut dia, hal tersebut aneh sebab dalam kasus Harun tidak ada kerugian keuangan negara, melainkan hanya tindak pidana suap.

"Sebab, metode menyidangkan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa hanya dimungkinkan ketika terkait langsung dengan kerugian negara," terangnya.

Kemudian, data penindakan KPK menunjukkan jumlah penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kurnia menyatakan Firli dkk baru melakukan dua OTT yaitu terkait kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan kasus PAW. Dua perkara itu pun, menurut dia, surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) sudah ditandatangani pimpinan sebelumnya.

Ia pun membandingkan kinerja Firli dkk dengan data sepanjang 2016-2019 di mana lembaga antirasuah itu sudah melakukan 87 kali OTT dengan total 327 tersangka.

"Jumlah penindakan yang dilakukan oleh KPK menurun drastis," imbuhnya.

Faktor lain yang menyebabkan kerja Firli dkk dipertanyakan ialah seringnya melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang berpotensi mengikis nilai independensi.

Terakhir, Kurnia mempertanyakan publikasi penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan. Menurut dia, publikasi tersebut tidak dikenal baik di Undang-undang (UU) KPK, UU Tipikor, maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Tentu publikasi semacam ini tidak lazim dan belum pernah terjadi di KPK. Sebab, keseluruhan perkara tersebut masih dimungkinkan dilanjutkan ke tingkat penyidikan jika di kemudian hari ditemukan bukti tambahan," tandasnya. [adc]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA