Polemik Bawang Putih

Diduga Langgar UU Hortikultura, DPR Sorot Kemendag

IN
Oleh inilahcom
Minggu 29 Maret 2020
share
Anggota Komisi IV DPR dari Partai Gerindra, Azikin Solthan - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim peraturannya merelaksasi ijin impor bawang putih telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian sebagai langkah tanggap darurat COVID-19.

Peraturan tersebut diklaim memudahkan intervensi harga bawang putih. Padahal, UU Hortikultura No 13 Tahun 2010 dengan tegas memberi syarat yang harus dipenuhi sebelum impor dilaksanakan.

Anggota Komisi IV DPR dari Partai Gerindra, Azikin Solthan menjelaskan, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diterapkan Kementerian Pertanian setelah berlakunya UU Hortikultura, merupakan upaya mengembangkan produk holtikultura, sekaligus melindungi petani dalam negeri.

Karena itu, menurutnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang menganulir syarat RIPH akan merugikan Indonesia. secara langsung. Di mana, perusahaan importir yang menguasai supplai bawang putih bisa leluasa masuk dan merugikan petani secara luas.

"Kementan jangan terjebak dengan peraturan Kemendag ini. Tetap harus berlaku semua syarat memperoleh RIPH dan SPI itu. Kementan harus tetap tegak dengan peraturannya. Saya yakin tidak mungkin Menteri Pertanian menyetujui pernyataan Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk melepas RIPH dan SPI importir bawang putih " tegasnya.

Legislator dari DAPIL Sulawesi Selatan I ini, menegaskan, apabila perusahaan bisa memasukan bawang putih tanpa lebih dulu memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, jelas merugikan petani. Dan, rencana besar Indonesia untuk berswasembada menjadi terganggu dengan kebijakan tersebut.

"Kalau RIPH dan SPI dilewati begitu saja oleh importir, mimpi kita menuju swasembada bawang Putih berpotensi terancam gagal. Kebijakan begitu tidak mungkin keluar dari kementerian yang di beri tanggung jawab untuk swasembada pangan. Semangat petani bawang putih yang sudah terbangun untuk bersama mensukseskan swasembada juga bisa merosot kalau begini," ucapnya.

Peraih penghargaan Satya Lencana Wira Karya bidang Pertanian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, menegaskan, relaksasi izin impor dapat membahayakan keberlangsungan usaha dalam negeri.

"Ini akan menciptakan persaingan yang tidak sehat dan dapat berdampak buruk bagi neraca perdagangan kita juga. Kalau sudah demikian maka tentu juga akan menguras devisa yang seharusnya menjadi milik warga Indonesia," ungkapnya.

Azikin, yang telah dua periode duduk di DPR ini, mengatakan, importir bawang putih yang memiliki RIPH dan SPI dari Kementerian Pertanian telah menyepakati komitmen untuk pengembangan swasembada bawang putih. Komitmen itupun sudah menetapkan target luas tanam, lokasi tanam, produksi dan waktu penyelesaian yang harus dipenuhinya.

Artinya, importir dalam negeri justru sedang bersemangat untuk patuh terhadap aturan negara. "Dengan di bebaskan nya RIPH dan SPI sebagai syarat untuk melakukan impor produk hortikultura, maka cita cita Indonesia menjadi negara mandiri dalam ketahanan pangan akan mengalami kemunduran," ujarnya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini, menyimpulkan, pelindungan petani dan pengusaha pertanian di dalam negeri, harus tetap menjadi prioritas. Agar Indonesia mampu menjadi mengambil bagian dalam global value chain yang menguntungkan dalam negeri.

"Soal bawang putih ini pemerintah tidak perlu mengambil langkah panik meniadakan RIPH dan SPI. China sebagai negara supplier bawang putih terbesar dunia sudah menyatakan bebas Covid 19 dan pasti akan mulai kembali menggeliat. Importir yang sudah memiliki RIPH dan SPI akan bisa segera merealisasikan impor dan stok kita akan aman," kata Azikin.

Dalam kesempatan sama, Azikin mengingatkan ihwal pentingnya Program Padat Karya Tunai, harus mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan COVID-19.

"Sekali lagi Program Padat Karya Tunai harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan COVID-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman. Program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, harus segera dieksekusi," pesan Azikin.

"Dana Desa dan program-program pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) juga harus mengutamakan cara-cara padat karya. Ini akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan di pedesaan di seluruh tanah air. Sekali lagi, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman," timpalnya. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA