Gerindra Desak Pemerintah Beri Jaminan ke ODP-PDP

IN
Oleh inilahcom
Selasa 31 Maret 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menangani penyebaran virus Covid-19 masih buruk.

"Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani Covid-19, ada yang lockdown lokal, ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif," ujarnya.

Menurut dia, kewenangan penuh untuk melakukan lockdown dimiliki oleh presiden, bukan kepala daerah. Karena itu ia meminta persoalan komunikasi itu harus segera dibenahi, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19.

Hal lainnya, mengenai ultimatum yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemerintah ditegaskan harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.

Sehingga penanganan Covid-19 tersebut tidak terhambat oleh para dokter, perawat dan paramedis lainnya.

"Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.

Selanjutnya, Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, baik Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Ia menilai, mereka harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 semakin meningkat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial, khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM dan para pekerja lepas lainnya.

Tujuannya agar instruksi di rumah saja bisa lebih efektif dan penyebaran virus corona dapat dicegah.

"Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Selain itu, Ahmad Muzani meminta pemerintah juga memberikan perhatian serius kepada buruh migran Indonesia yang ada sejumlah wilayah epidemi virus corona, seperti Saudi Arabia, Malaysia, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan belahan dunia lainnya. Karena sejatinya, kehidupan setiap warga dijamin oleh negara.

"Mereka membutuhkan perlindungan negara, itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena itu, kita meminta kepada Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk memberi bantuan dan dukungan kepada mereka," tandasnya. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA