DPD RI Dukung Kebijakan PSBB Cegah Covid-19

IN
Oleh inilahcom
Rabu 01 April 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Mencermati perkembangan penyebaran serta penanggulangan covid-19, DPD RI menyambut baik langkah pemerintah dalam penanganan wabah Virus ini di tanah air. Salah satu kebijakan yang didukung adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Mendukung langkah lanjutan Pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemik covid-19 dengan mengeluarkan PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebagai implementasi dari UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujar Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Mempertimbangkan fakta-fakta saat ini, dengan melonjak kasus positif terjangkit Covid-19 di Indonesia serta jumlah pasien meninggal, pemerintah diharapkan lebih tegas kepada mssyarakat untuk mengikuti kebijakan yang selama ini digaungkan yaitu sosial distancing dan pshycal distancing.

"Masih ada masyarakat Indonesia yang tidak patuh aturan, tidak disiplin, bahkan menyepelekan masalah, yang bisa berakibat terjadinya peningkatan eskalasi sosial atau kamtibmas. Oleh karena itu Pemerintah perlu mempersiapkan langkah tegas untuk dapat mengatasinya, dengan menggunakan landasan hukum yang sudah ada, seperti membuat PERPU atau bahkan menerapkan UU Darurat Sipil," ujarnya.

Nono menghimbau pemerintah agar tetap menyiapkan logistik dan dana yang cukup untuk mengantisipasi meluasnya dampak pandemic covid-19, serta secara khusus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bawah dalam bentuk bantuan langsung.

Selain itu, pemerintah diharapkan mendelegasikan kewenangan penanganan Covid-19 ke pemerintah daerah, kecuali daerah zona merah seperti DKI Jakarta yang harus dilakukan pendampingan.

"Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan penanganan dan penanggulangan covid-19 kepada Pemerintah daerah. Kecuali daerah-daerah yang kondisinya berat dan memiliki kekhususan seperti DKI Jakarta, Pemerintah Pusat tetap melakukan pendampingan, penanganan dan pengendalian secara langsung," jelasnya.

Kemudian, pemerintah dihimbau agar menunda semua Tahapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. "Menghimbau Pemerintah dan lembaga penyelenggara PEMILU untuk menunda tahapan dan pelaksanaan PILKADA serentak 2020," sambung dia.

Pemerintah diharapkan juga menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi dampak Covid-19 yang lebih luas.

"Menghimbau Pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai guna mengantisipasi kemungkinan dampak covid-19 yang lebih luas serta secara khusus memperhatikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga medis dilapangan," tuturnya.

Nono pun memastikan DPD RI telah mengeluarkan kebijakan ke seluruh anggota DPD RI di semua wilayah untuk melakukan pengawasan untuk mendukung kebijakan pemerintah.

"Memberikan tugas kepada seluruh anggota DPD RI yang tersebar di Dapil masing-masing untuk melakukan pengawasan dan memonitor hal-hal tersebut diatas serta mendukung pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan penanggulangan covid-19," pungkasnya.

# TAG
DPD

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA