Rencana Lepas 30 Ribu Napi Dinilai Tak Masuk Akal

IN
Oleh inilahcom
Kamis 02 April 2020
share
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai tak masuk akal rencana kebijakan pemerintah akan melepas
puluhan ribu Napi terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

"Jumlah Napi di Indonesia sekitar 255 ribu lebih di 522 Lapas & Rutan. Jika alasan Yasona @Kemenkumham_RI adanya ancaman Corona mk akan membebaskan 30 rb Napi menjadi tak masuk akal," tulis akun Twitter
@FerdinandHaean2, dikutip Kamis (2/4/2020).


"Mmg Corona hanya menyasar yg 30 rb itu? Bebaskan semua sj sekalian krn semua terancam corona," tulis dia lagi.


Diketahui, sebanyak 30.000 lebih narapidana akan menghirup udara bebas lebih cepat terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Corona atau Covid-19


Hal ini sebelumnya tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.


Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Nugroho menyatakan dari usulan asimilasi dan hak integrasi 30 ribu Narapidana/Anak, anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dipastikan mengalami penghematan. Penghematan anggaran itu bisa mencapai ratusan miliar.

"Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai Rp 260 milyar, selain mengurangi angka overcrowding," kata Nugroho dalam keterangannya, Rabu (1/3/2020).


"Nominal tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) x Rp 32.000,00 biaya hidup diantaranya makan, kesehatan, dan sebagainya. Pembinaan dikalikan 300.000 orang," sambungnya.


Nugroho menyebut, dari puluhan ribu Narapidana/Anak tersebut akan diusulkan asimilasi dirumah serta mendapat hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh pada 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing. [wll]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA