ICW Kritik Rencana Yasonna Bebaskan Napi Koruptor

INILAHCOM, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkirik rencana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laloly membebaskan koruptor untuk mencegah penularan COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Rencana Yasonna untuk membebaskan koruptor itu dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Jadi kalau kita melihat ini adalah kerjaan dan agenda yang tertunda sudah sejak lama, corona hanya justifikasi saja. Ini lah sejak lama yang ingin dilakukan yang bersangkutan sejak menjabat Menkumham," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam konfrensi pers di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya sudah lima kali Yasonna melontarkan wacana revisi itu dalam kurun waktu 2015-2019. Empat di antaranya, terjadi pada 2015, 2016, 2017, dan 2019.

"Isu yang dibawa selalu sama, yakni ingin mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman," ujar Donal.

Padahal, kata Donal, PP terebut sebagai aturan progresif untuk memaksimalkan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari adanya penghapusan syarat justice collaborator hingga meniadakan rekomendasi penegak hukum terkait.

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap dari Menteri Hukum dan HAM selama ini tidak pernah berpihak pada aspek pemberantasan korupsi," tegas Donal.