Komnas HAM Desak Bebaskan Tahanan Hindari Covid-19

IN
Oleh inilahcom
Kamis 02 April 2020
share
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam - (Foto: Istimewa)

INILACOM, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Polri dan Kejaksaan Agung mengikuti langkah Kementerian Hukum dan HAM dalam mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di antara para tahanan yang kini mendekam di rumah tahanan (Rutan).

Langkah yang dapat dilakukan baik oleh Polri maupun Kejagung adalah dengan menerapkan asimilasi bagi para tahanan dengan menerbitkan instruksi kepada jajaran di bawahnya, baik rutan di tingkat polsek, polres, polda, mabes polri, begitu pula rutan Kejari, kejati, maupun kejagung.

"Kebijakan Menkumham harus diikuti oleh penegak hukum lainnya, dalam hal ini polri dan kejaksaan. Asimilasi dapat diberlakukan kecuali bagi mereka yang residivis atau memiliki catatan melarikan diri dan atau menghilangkan serta merusak barang bukti. Termasuk penilaian subjektif penyidik," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Kamis (2/4/2020).

Dia menegaskan, para tahanan tersebut tidak dibebaskan karena masih dalam tahapan di kepolisian dan belum ada keputusan dari pengadilan. Mereka hanya dikenakan tahanan kota atau tahanan rumah.

"Iya, itu alternatifnya, (tahanan) rumah atau kota. Tidak ditahan di rutan saja. Aturan hukumnya ada di KUHAP," katanya.

Senada, Komisioner Komnas Ham lainnya, Amiruddin berpendapat bahwa untuk mengurai persoalan kelebihan kapasitas sebuah rutan yang berpotensi ancaman besar bagi penyebaran Covid 19, maka Kapolri dapat mengeluarkan peraturan Kapolri untuk mempertegas Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi bagi Narapidana dan Anak tersebut.

"Meski pun demikian Polisi perlu menyiapkan mekanisme pengawasannya atau diberi wajib lapor," ucapnya.

Amirrudin melanjutkan pembebasan sementara tahanan itu guna menciptakan ruang jaga jarak antar tahanan di balik jeruji. Bukan untuk menghapus pidana yang disangkakan.

"Karena tindak pidana harus diproses. Untuk saat ini (karena penyebaran Covid-19) ditunda dulu," imbuh Amirrudin.

Data Kemenkes hingga Rabu (1/4/2020), sebanyak 1.677 kasus Covid-19 terdeteksi di Indonesia di mana 157 orang diantaranya meninggal dunia dan 103 orang diantaranya sembuh.

Terpisah, Nelly Siringoringo, istri dari salah satu penghuni Rutan Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa Kapolri harus mendukung kebijakan pemerintah mengatasi penyebaran masal virus Corona, melalui darurat kesehatan masyarakat Dan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB)

Ia memperkirakan, total penghuni rutan-rutan yang tersebar di kantor-kantor Kepolisian tersebut berjumlah puluhan bahkan ratusan ribu. Dan biasanya mereka dikumpulkan didalam satu ruangan sel yang jumlahnya dapat mencapai belasan orang. Maka, sangat mungkin para penghuni rutan-rutan tersebut beresiko tinggi terpapar Covid-19.

Maka, demi mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah corona, dan mensuksekan kebijakkan yang telah di canangkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi perlu meminta Kapolri supaya mengeluarkan kebijakan, yaitu; membebaskan, atau menangguhkan, atau mengalihkan tahanan menjadi tahanan kota atau rumah bagi para penghuni rutan-rutan yang berada dibawah institusinya.

"Implementasinya Kapolri harus menginstrusikan seluruh jajaran nya untuk memgeluarkan semua tahanan di Rutan-rutan suluruh wilayah kepolisian Indonesia dari Mabes sampe Polsek," kata Nelly.

Selaras dengan Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah memberikan asimilasi dan integrasi terhadap 30.000 tahanan dewasa dan anak di Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19. Kemenkumham saat ini bahkan berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu lantaran napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas). [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA