Saut Tak Setuju Gaji Pimpinan KPK Naik Sekarang

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Jumat 03 April 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil KPK Saut Situmorang mengakui pihaknya pernah mengusulkan kenaikan gaji pimpinan KPK hingga Rp300 juta.

Namun, kata Saut pimpinan KPK jilid IV saat itu mengusulkan agar kenaikan gaji itu dilakukan saat periode pimpinan KPK selanjutnya agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Ada diusulkan dalam rapat saya menegaskan bahwa kenaikan itu dilakukan sebaiknya setelah pimpinan jilid IV berlalu agar tidak dinilai conflict of Interest karena menaikan gaji staf gaji pimpinannya jadi patokan. Jadi pimpinan ikut naik (ada hitung-hitungan atau ada dasar besarannya). Jadi saya katakan sebaiknya dinaikkan setelah kami Jilid IV selesai. Perkembangan nya saya tidak paham sudah seperti apa," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2020).

Selain itu, usulan kenaikan gaji pimpinan KPK juga dilakukan untuk mengkatrol gaji pegawai KPK secara keseluruhan. Usulan ini diajukan untuk mengerek gaji para pegawai KPK secara umum.

Saut mengatakan, usulan ini diajukan untuk meningkatkan kinerja KPK secara kelembagaan. Selain itu, katanya, usulan ini diajukan saat negara dalam kondisi normal dan KPK menjalankan tugasnya dengan UU KPK nomor 30 tahun 2002 atau UU KPK lama dengan asumsi pegawai dan pimpinan menghadapi risiko yang tinggi dalam memberantas korupsi.

Namun saat ini, dengan melihat kinerja dan kondisi bangsa, Saut mengaku tidak rela jika kenaikan gaji pimpinan KPK direalisasikan saat ini, ketika lembaga antikorupsi tak banyak menangkap koruptor akibat berlakunya UU KPK yang baru.

"Itu usulan kan dibuat pada saat UU KPK yang lama, kalau tahu UU seperti sekarang kagak rida juga ane," tegasnya.

Sebaliknya, Saut mengusulkan, dengan kinerja seperti saat ini, gaji pimpinan KPK justru seharusnya dipangkas."Ingat yg harus ditekankan pimpinan jilid IV ingin naiknya gaji pada jilid V biar tidak conflict. Asumsi kita, ada sejumlah risiko yang semakin Tinggi dengan UU yang lama, kalau dengan UU baru ya beda lagi. Sebaiknya malah gaji pimpinannya diturunin karena tidak adil itu dengan UU sekarang beda lagi hitung-hitungannya, tanya lagi konsultannya," tandasnya. [adc]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA