PKS Duga Oknum Ingin Dompleng Covid-19

IN
Oleh inilahcom
Senin 06 April 2020
share
Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari

INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari, meminta agar Covid-19 tidak dijadikan alasan pembebasan koruptor. Fathul mensinyalir ada sebagian oknum yang ingin mendompleng di tengah situasi penanganan covid-19 yang membutuhkan berbagai kebijakan melalui aturan yang dibuat dan langkah taktis lainnya.

"Covid-19 jangan ditunggangi kepentingan terselubung, dan jangan jadi alasan pembebasan koruptor!, ujar Fathul, Senin (6/4/2020).

Sebelumnya, Surat Terbuka Presiden PKS Sohibul Iman untuk Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan hal yang sama.

"Jangan dengarkan pandangan dan bisikan para pembantu Bapak yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik", ujar Sohibul dalam Surat Terbuka yang beredar, berdasarkan berbagai langkah dan kebijakan penanganan covid-19 yang ia nilai masih kurang baik serta terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sebagian pasalnya dianggap dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, Fathul menambahkan bahwa publik harus mengawasi sebaik mungkin terkait kebijakan yang diambil Pemerintah selama penangan covid-19.

"Baru saja kita melihat banyaknya catatan mengenai Perppu 1/2020 yang sebagian isinya sarat dengan kepentingan pihak tertentu, menjadi sarana memasukkan pasal omnibus law RUU Perpajakan yang banyak diperdebatkan, serta memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang tanpa kontrol dan batasan yang jelas di beberapa pasalnya; lalu kemudian muncul lagi rencana revisi PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly dan menuai polemik di publik terkait adanya potensi Pemerintah untuk mempermudah napi kasus korupsi mendapatkan remisi," urainya.


"Jadi jangan jadikan alasan kemanusiaan tanpa dasar dengan mempermudah napi korupsi untuk terbebas dari masa hukumannya, dan sikap kami tegas menolak hal tersebut," tutup Fathul. [wll]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA