Pilwagub DKI Dinilai Dipaksakan

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Pemerintahan Adi Prayitno menilai pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta di tengah mewabahnya virus Corona terkesan dipaksakan.

"Padahal mengumpulkan warga dalam acara resepsi pernikahan saja dibubarkan aparat. Ini namanya tebang pilih," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan mengapa ada sekelompok anggota DPRD DKI yang begitu ngototnya menyelenggarakan pemilihan orang nomor 2 di ibukota ini. Mengingat wabah virus Corona atau Covid-19 terus mewabah.

Terkait alasan Gubernur DKI, Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk penanganan Corona, Adi menilai hal itu terlalu mengada-ada. Karena jauh sebelum Corona mewabah, Aniespun membutuhkan wakil untuk membantunya menangani berbagai masalah kota. Seperti banjir, kemacetan dan penataan kota.

"Tapi kenapa sekarang malah seakan-akan dipaksakan. Harusnya sebagai wakil rakyat dalam hal ini sisi kemanusiaan lebih dikedepankan dibanding kepentingan politik," katanya.

Bahkan sebelumnya diberita terdapat beberapa amggota DPRD DKI ditemggarai terjangkit virus mematikan penyakit asal China ini. Seharusnya ia menyatakan DPRD sebagai elemem pemerintahan bersama Pemprov DKI berjibaku mengatasi masalah penyebaranan virus ini. Bukan sebaliknya masalah sibuk mengurus politik internal demi kepentingan sendiri.

Sementara itu senada dengan Adi, masyarakat pun menilai hal yang sama. Nn. Cintya Fitriani menilai apa yang dilakukan DPRD DKI menilai menandakan adanya krisis etika politik.

"Dalam kondisi seperti ini mereka harusnya berpikir bagaimana mendukung Pemprov DKI dalam mengatasi wabah ini demgam memguarkan kebijakan anggaran untuk memenuhi kebutuan bantuan medis dan lain-lain. Buka menguber kekuasaan. Apalagi saya yakin saat ini warga tidak terpikir akan pentingnya keberadaan wagub. Yang penting corona ini segera berakhir," ucapnya.

Adapun penundaan Pilwagub DKI Jakarta kini jadi polemik. Pasalnya, sejumlah anggota dewan menyatakan tidak menyangka adanya surat penundaan Pilwagub DKI tersebut.

Basri Baco, menyebut keputusan penundaan pemilihan wagub dilakukan sepihak oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

"Kenapa saya katakan sepihak karena kami di Panlih tidak pernah diajak rapat untuk melakukan penundaan pemilihan wagub ini," ujar Wakil Ketua Panlih Basri Baco.

Padahal kata Baco, Panlih yang seharusnya merekomendasikan apakah pemilihan Wagub DKI bisa jalan apa tidak.

Tak hanya itu, kata Baco, keputusan penundaan pemilihan wagub ini tidak melalui Badan Musyawarah (Bamus) dewan.

"Jadi kalau dalam surat yang beredar mengenai penundaan pemilihan wagub berdasarkan rapat Bamus itu tidak benar. Karena memang tidak ada rapat Bamus yang membahas soal penundaan itu," tegasnya.

Menyinggung soal penundaan pemilihan ini, Baco menilai hal tersebut terlalu mengada-ada. Sebab hingga kini, Jakarta belum diberikan status lockdown.

"Ini kan yang hadir hanya 106 orang anggota dewan. Terus gedung dewan masih dibuka. Kalau Gedung DPRD ini sudah tutup maka masuk akal kalau pemilihan Wagub ditunda," terangnya.

Awalnya, keputusan penundaan ini dibuat oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melalui surat yang ditandatanganinya. Dan akhirnya ditunda hingga 6 April. Keputusan tersebut, murni diusulkan olehnya dan disampaikan pada panitia pemilihan (panlih) Wagub DKI.

Menurutnya, tidak baik untuk memaksakan pemilihan di tengah situasi virus yang menyebar. Apalagi sempat dikabarkan dua anggota DPRD DKI menjadi suspek corona setelah pulang dari tugas di luar Jakarta.

Penundaan ini dilakukan tanpa batas waktu. Politikus PDIP itu menyebut pemilihan wagub bisa segera dilakukan jika kondisi penyebaran infeksi viurs corona sudah mereda.

Bahkan keputusan ini didukung beberapa fraksi DPRD DKI. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur DKI patut ditunda.

Menurutnya, penundaan tersebut didasari atas adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melakukan kerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Ditunda dulu. Jadi ke publik itu (mengedukasi) gimana kita self isolated lah berdiam diri dulu di rumah sampai kondisinya tenang," ujar Wibi.

Dikonfirmasi hal ini, beberapa waktu lalu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik tak terima pemilihan Wakil Gubernur ditunda. Alasannya, dirinya tidak menerima pemberitahuan penundaan tersebut.

"Saya belum tahu kalau ada penundaan pemilihan Wagub DKI, karena saya tidak paraf surat itu," ungkap Taufik.

Menurut Taufik, dengan tak menandatangani surat penundaan pemilihan Wagub tersebut, dirinya tak mengetahui kalau pemilihan Wagub ditunda.

"Mekanismenya kalau ada surat ke luar seperti ini harusnya semua pimpinan dewan paraf, Nah ini saya belum paraf tuh," tegasnya.

Diketahui, dua cawagub DKI yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra akan memperebutkan kursi wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam. Sandiaga mengundurkan diri untuk melaju di Pilpres 2019 mendampingi Pranowo Subianto sebagai calon presiden. [ton]