Efek Wabah COVID-19

Kamrussamad Ragukan SMI Mampu Kurangi Kemiskinan

IN
Oleh inilahcom
Selasa 07 April 2020
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penangananan wabah Virus Corona atau Covid 19. Khususnya menyangkut upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam menggerus kemiskinan sebagai dampaknya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama menteri Keuangan Sri Mulyani, dirinya menilai program Penyertaan Modal negara di BUMN lebih penting ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat dari wabah Visur Corona jenis baru, atau disebut COVID-19.

Dalam hal ini, politisi Gerindra ini mempertanyakan minimnya minimnya alokasi anggaran kesehatan untuk menangangani wabah COVID-19 pemerintah Indonesia dibandingkan negara tetangga yakni Malaysia.

"Kenapa Indoensia Jauh lebih kecil anggaran Pandemic COVID Jika dibandingkan dgn Malaysia (Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia Resmi 10% dari PDB), sementara jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar," tegas Kamrussamad.

Dia menjelaskan cara kerja stimulus ekonomi tahap 1 senilai Rp 10,3 triliun, stimulus II senilai Rp22,5 triliun, serta kebijakan fiskal yang diumumkan Presiden Joko Widodo senilai Rp405,1 triilun. Yang terbagi dalam 4 komponen dan komponen terkecil adalah sektor kesehatan.

Kamrussamad juga menanyakan apakah program stimulus ekonomi terkait wabah COVID-19 bisa tepat sasaran, serta mampu mengatasi berbagai masalah. Mulai dari Pemutusan Hubungan kerja (PHK), menahan laju kemiskinan serta mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tidak minus 0,4%.

"Kenapa ada skema PMN untuk BUMN dalam penyaluran paket kebijakan fiskal pandemic Covid -19. Jangan sampai ada hubungan dengan jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra," tegas anak buah Prabowo ini.

"Karena itu kami menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020, agar difokuskan pada Kebijakan fiskal untuk Krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta Masyarakat miskin melalui Program jaring pengamat Sosial (Sosial safety net)," ungkapnya.

Menurutnya, APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal, memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian targettarget pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi. Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lombatan besar menuju Indonesia Maju 2045, yang semakin menjadi krusial ditengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan China yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.

"Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%," tutur Kamrussamad. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA