Operasional Kendaraan Pribadi Akan Dibatasi

IN
Oleh inilahcom
Selasa 07 April 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pasca adanya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Kementerian Kesehatan, secara otomatis membuat Pemprov DKI Jakarta memiliki otoritas membatasi operasional kendaraan pribadi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, mengingat sejauh ini yang dibatasi hanya transportasi publik, yakni Transjakarta, MRT dan LRT.

"Artinya setelah ada PSBB maka kita bisa massifkan, tidak hanya MRT, LRT dan Transjakarta tapi juga pada layanan angkutan umum lainnya termasuk kendaraan pribadi," kata Syafrin, Selasa (7/4/2020).


Menurut dia, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB sebagaimana diatur dalam PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.


"Contohnya MRT, LRT, Transjakarta kita dorong untuk membatasi jumlah penumpang dalam rangka menjaga jarak aman antara penumpang. Kita akan fokus ke sana memang, dan tentu keseluruhan implementasi PSBB di sektor transportasi kita akan kita akan in line dengan ketetapan dari pusat," terrang dia.


Menurut Syafrin, Pemprov DKI telah mengajukan agar PSBB diterapkan secara terintegrasi dengan Jabodetabek. Pasalnya, Jabodetabek sudah menjadi satu kesatuan wilayah yang tidak lagi dibatasi wilayah administrasi.

"Penetapannya seharusnya tetap dalam tataran kota megapolitan jabodetabek. Jadi greater Jakarta yang harus dilihat, bukan Jakarta. Kita menyarankan kalau bisa penetapannya Jabodetabek. Kita itu yang kita harapkan diterbitkan," ungkap dia.

Meski demikian belum ada instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pihaknya terkait disetujuinya status PSBB untuk Jakarta.

"Belum, belum," tandasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA