Larangan Impor Buah Gaduhnya Sampai ke Istana

IN
Oleh inilahcom
Selasa 07 April 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Berbagai kalangan mendesak pemerintah harusnya juga menetapkan kebijakan relaksasi impor untuk berbagai produk buah dan sayur yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Anehnya, sejak Januari 2020, keran impor buah-buahan tak kunjung dibuka namun malah semakin sulit. Kalangan pengusaha pun mempertanyakan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada apa di balik kebijakan yang pilih-pilih tebu ini.

"Asosiasi sangat mengharapkan respon yang positif dan perdagangan yang fair dari tangapan Bapak Jokowi," kata Sekretaris Umum Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo), Hendra Jowono kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Hendra menjelaskan, Asosiasi sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi perihal penerbitan RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI) bernomor: 008/PRES/ASEIB/ III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Hendra bersama anggota asosiasi eksportir dan importir buah berharap Presiden Jokowi merespon surat terbuka tersebut. Sambil menunggu respon dari Istana, Hendra bilang, sedang mempertimbangkan apakah perlu mengirimkan surat terbuka kepada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Perlu dipikirkan dan sedang dipertimbangkan," jelas dia.

Selaku pengusaha produk hortikultura, Hendra sangat setuju dengan Presiden Jokowi yang telah mengingatkan dan melonggarkan peraturan impor. Apalagi kondisi kini memerlukannya. Sayangnya, kedua kementerian terkait malah seolah menutup keran impor buah dan sayur.

"Ada apa di belakang izin RIPH sampai berani tidak menghiraukan Instruksi Bapak Presiden? Apa karena ada rumor, disinyalir ada permainan segelintir pengusaha dengan oknum-oknum di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan partai politik," ujarnya.

Gayung bersambut, usulan pengusaha buah dan sayur itu didukung oleh Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Andi Akmal Pasluddin yang menegaskan bahwa izin impor buah harus berdasarkan data yang valid dan neraca kebutuhan buah dalam negeri. "Kalau memang kebutuhan dalam negeri kita kurang, kita impor," kata Andi kepada wartawan.

Andi Akmal menegaskan, agar impor buah jangan sampai dimonopoli. "Satu pemilik tapi perusahaannya banyak. Ini kan yang mengancam kondisi harga buah," katanya.

Pernyataan itu ia sampaikan seiring dengan pemberitaan beberapa waktu lalu, tentang protes pengusaha buah Australia yang merasa ada permainan di Indonesia. Terkait dominannya pengusaha berinisial H. "Akibatnya, antara importir saling curiga. Siapa yang dekat dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan) dia dapat padahal tidak ada kewajiban, sedangkan yang sudah bersusah payah menanam, membantu petani tidak dapat SPI," beber politisi PKS ini.

Pelaku usaha lainnya, Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino juga mengingatkan pemerintah agar kompak menjalankan amanat Presiden. Selama ini, kata dia, ada dua kementerian terkesan lamban dalam merespon dan merilis RIPH serta SPI.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati juga menilai relaksasi impor untuk komoditas pangan, termasuk buah, adalah penting tepat dilakukan. Namun demikian ia meminta tidak ada penghilangan kewajiban laporan survei karena hal tersebut adalah sistem penjaminan mutu impor pangan. Ia mengatakan, pengecualian seperti tidak harus menyertakan SPI memang layak saja diberlakukan. "Jadi intinya harus dipermudah, mau itu bawang atau buah impor. Jadi menyederhanakan birokrasi, bukan menghilangkan fungsi kontrol pangan impor," katanya.

Terkait relaksasi impor, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana pada Kamis, (26/3) mengatakan, mengakui bawang putih dan bombai tercantum dalam Permentan dan UU Nomor 13 tahun 2010. Namun dengan diterbitkannya Permendag 27 tahun 2020 maka kedua komoditas memperoleh pengecualian atas pengajuan RIPH.

Terkait hal itu, Direktur Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto memastikan, pihaknya dengan Kemendag harmonisasi. "Bapak Menteri Pertanian secara tegas telah menyampaikan bahwa posisi Kementan sejalan. Kementan selalu mengutamakan dan memastikan jaminan pangan bagi jutaan rakyat Indonesia. Kami tidak mau berspekulasi kalau sudah urusan perut rakyat. Terlebih kondisi darurat Covid-19 seperti saat ini," ujarnya, beberapa waktu lalu. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA