Tanpa APBD

Pemkab Jember Anggarkan Rp 400 M Untuk Covid-19

IN
Oleh inilahcom
Jumat 10 April 2020
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jember Hingga saat ini, Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember belum disahkan. Namun Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Rp 400 miliar untuk penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Ada tiga item pembiayaan: Rp 230.635.076.000 untuk penanganan kesehatan, Rp 81.964.524.000 untuk penanganan dampak ekonomi, dan Rp 87.400.400.000 untuk jaring pengaman sosial.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyampaikan usulam skenario refocusing kegiatan yang bisa dijadwal ulang sesuai petunjuk pemerintah pusat. "Kemudian disampaikan kepada Ibu Bupati," kata Ketua TAPD dan Sekretatis Daerah Jember Mirfano, Kamis (9/4/2020).

Dari mana anggaran sebesar itu, mengingat Pemkab Jember belum memiliki Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 dan hanya punya peraturan bupati? Mirfano menyebut beberapa sumber.

"Belanja modal yang sifatnya tidak mendesak, dengan memperhatikan skala prioritas serta mempertimbangkan waktu pelaksanaannya," katanya.

Menurut Mirfano, anggaran penanganan Covid-19 berasal dari anggaran kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan karena adanya wabah. Selain itu perubahan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Dinas Kesehatan digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Perubahan penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik kesehatan dan bantuan operasional kesehatan pada Dinas Kesehatan digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan Covid-19," kata Mirfano.

Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jatim Jempin Marbun mengingatkan, belum adanya Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 membuat realokasi atau refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jember tak bisa dilakukan.

"Jember itu tidak ada perda APBD. Yang ada hanya perkada penggunaan APBD tahun lalu. Kalau menggunakan itu ya tidak bisa. Hanya yang bersifat rutin. Maka kami sarankan Jember segera menetapkan APBD. Tapi sekarang ya seperti itu," kata Jempin Marbun via ponsel, Rabu (8/4/2020).

Ditanya soal itu, Mirfano menjawab diplomatis. "Prinsipnya Pemkab akan melaksanakan amanat instruksi Mendagri Nomor 1Tahun 020 tanpa melanggar aturan," katanya. [beritajatim]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA