LPSK Tunggu Pengadilan Soal Kompensasi Wiranto

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 11 April 2020
share
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meyatakan sudah ada aturan yang mewajibkan untuk memberikan kompensasi atau bantuan medis kepada korban tindak kekerasan.

Hal ini disampaikan terkait kompensasi kepada mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebagai korban terorisme.

"Sesuai mandat UU No 5 Nomor Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, LPSK diwajibkan memberikan bantuan medis sesaat setelah kejadian. Selain itu, korban juga berhak mendapat kompensasi," kata Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution dikonfirmasi, Jumat (10/4/2020).

Manager menyebut, meski Wiranto tidak meminta, namun dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur korban mendapatkan kompensasi. Namun, hal ini harus berdasarkan bukti dari kepolisian dan BNPT.

"LPSK wajib untuk memfasilitasinya memberikan kompensasi dari negara. Meskipun Wiranto tidak meminta, sesuai dengan perintah UU LPSK harus memfasilitasi itu," beber Manager.

Kompensasi akan diberikan apabila pengadilan memutus agar Wiranto berhak menerimanya."Uang kompensasi akan diberikan apabila diputus oleh pengadilan Wiranto berhak menerimanya. Setelah diputus pengadilan baru bisa disampaikan (kompensasi)," tegas Manager.

Untuk diketahui, pengajuan kompensasi terungkap dalam dakwaan Abu Rara. Dalam dakwaan disebutkan, dua korban penusukan mengajukan kompensasi, yakni Wiranto dan Fuad Syauqi.

"Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang diderita oleh para korban terkait dengan surat permohonan kompensasi korban atas nama Wiranto dan Fuad Syauqi, LPSK mengajukan permohonan kompensasi bagi korban atas nama Wiranto dan Fuad Syauqi sebesar Rp 65.232.157," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan Abu Rara.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA