Haji Lulung Minta Menteri ESDM Cabut Permen 8/2020

IN
Oleh inilahcom
Kamis 23 April 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Tekanan terhadap Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mencabut dan mengevaluasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 tahun 2020 tentang Tata Cara Penerapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri semakin kencang.

Selain kondisi ekonomi yang semakin memburuk akibat wabah Covid-19, regulasi tersebut dinilai berseberangan dengan Peratutan Presiden (Perpres) 40 tahun 2016 yang menjadi payung hukumnya.

"Bagaimana mungkin di Perpres nomor 40 menyebut harga USD6 per MMBTU di tingkat hulu, tapi di Permen ESDM harga itu di _plant gate._ Saya minta permen 08 ini ditunda dulu atau dicabut," tegas anggota Komisi VII DPR RI, Abraham Lulung Lunggana disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Gigih Prakoso di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Dalam RDP yang digelar secara virtual meeting itu, Lulung menyampaikan kekhawatiran jika Permen tersebut tetap dijalankan. Tidak tertutup kemungkinan, BUMN minyak dan gas (migas) bakal tekor besar. Pasalnya, dengan harga gas bumi yang rendah BUMN migas akan sulit mendapatkan margin yang wajar. Sehingga akan berdampak terhadap pendapatan yang menurun.

Lulung juga menyoroti sejumlah blunder yang telah dilakukan Menteri Arifin. Sebelum Permen 8/2020 terbit, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, pada Maret 2020, Menteri Arifin telah menerbitkan Permen Nomor 07/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Salah satu pasal dalam beleid tersebut, yakni pasal 111 mengenai pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi sebagai kelanjutan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Nah, dalam pasal tersebut Kementerian ESDM memberikan kewenangan besar kepada dirinya sendiri. "Padahal kewenangan tersebut seharusnya diberikan oleh UU. Sekarang blunder lagi bikin aturan yang bertentangan dengan Perpres nya," ungkap Haji Lulung.

Haji Lulung yang dikenal sebagai tokoh Betawi ini berharap agar manajemen Pertamina dan PGN tidak tergesa-gesa untuk menjalankan permen tersebut. Karena, jika permen keliru tersebut diterapkan dan menimbulkan kerugian pada BUMN Migas, maka direksi harus bertanggungjawab. "Apakah direksi Pertamina dan PGN sudah menjelaskan kekeliruan ini ke menteri ESDM," ujar Lulung penuh tanya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA