Jokowi Minta Tunda Omnibus Law, Ini Respons NasDem

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 25 April 2020
share
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Di tengah wabah Virus Corona atau COVID-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Law Cipta Kerja.

Pada Jumat (24/4/2020), Presiden Jokowi menyampaikan keputusan tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPR Puan Mahari, sehari sebelumnya yang meminta Badan Legislasi (Baleg) untuk menunda pembahasan klaster yang dimaksud sampai pandemi Covid-19 berakhir.

Atas pernyataan tersebut, Ketua Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali sangat mengapresiasi. Namun demikian, bagi NasDem, pernyataan tersebut masih akan menyisakan potensi resistensi dari kalangan pekerja terhadap RUU Ciptaker.

Dalam hemat NasDem, kata Ali, mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker akan lebih konklusif. "Kami memandang, klaster ini tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas ketumpangtindihan regulasi dan menyederhanakan peraturan. Klaster ini juga telah membuat proses pembahasan salah satu omnibus law ini menjadi tidak kondusif bagi tercapainya maksud utama pembentukan RUU, yakni debirokratisasi perizinan dan keleluasaan berinvestasi di tanah air," papar Ali dalam rilis kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Sebagaimana kerap disampaikan, lanjutnya, Fraksi Partai NasDem memandang bahwa akan lebih tepat jika klaster ketenagakerjaan dibahas secara terpisah di kanal yang lebih relevan terkait ketenagakerjaan. Meski ada keterkaitan antara soal ketenagakerjaan dengan RUU Ciptaker namun pembahasan mengenai hal tersebut akan membuatnya melenceng dan tidak fokus dari maksud utama dicetuskannya RUU tersebut.

"Fraksi Partai NasDem senantiasa mengajak kepada semua pihak untuk fokus terhadap pembahasan mengenai kemudahan berinvestasi dan debirokratisasi perizinan dalam pembahasan RUU Ciptaker ini. Jika pun dengan begitu nama RUU tersebut menjadi tidak pas maka bisa dilakukan penamaan ulang terhadap RUU dimaksud," paparnya.

Selanjutnya, kata Ali, Fraksi Partai NasDem tetap berpandangan bahwa semangat dari RUU Ciptaker relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Ada tiga faktor yang setidaknya menjadi alasannya. Pertama, alam birokrasi kita yang ruwet sekaligus kerap menjadi parasit, dan tumpang tindihnya regulasi. Kedua, krisis ekonomi global yang sudah di depan mata. Ketiga, kesiapan lapangan kerja terkait bonus demografi yang sudah mulai kita rasakan mulai tahun 2020 ini, yang puncaknya akan terjadi pada 2030-2040 nanti.

"Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kalangan, utamanya kalangan serikat pekerja; untuk memberikan pandangan, diskursus, kontradiskursus, dan berbagai jenis masukan lainnya dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut," ungkapnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, kata Ali, Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar ada perubahan nama. Dari RUU Cipta Kerja menjadi RUU Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizininan. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA