Permen ESDM No 8 Tahun 2020 Banyak Mudharatnya

IH
Oleh Indra Hendriana
Selasa 28 April 2020
share
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meneken beleid tentang pengaturan harga gas industri menjadi US$6 per Mmbtu di lokasi pelanggan (plant gate).

Adapun, beleid itu merupakan pelaksanaan atas rapat terbatas (ratas) yang digelar pada 18 Maret 2020 yang memutuskan penyesuaian harga gas untuk industri.

Harga gas tersebut diperuntukkan bagi tujuh golongan industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Untuk mengatur pelaksanaan tersebut, Kementerian ESDM menerbitkan KepMen ESDM No 89.K/10/MEM/2020.

Terkait dengan ini, Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, aturan tersebut akan membuat industri hilir gas bumi akan semakin tertekan. "Saya memikirkan keberlangsungan bisnis hilir khususnya gas bumi, kalo pemain migas melihat investasi disektor ini sudah tidak menarik karena penuh intervensi kebijakan yang kurang menarik, tentunya akan mengganggu investasi dan pencarian cadangan gas baru," kata Mamit dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin,(27/4/2020).

Mamit menyampaikan bahwa Permen ESDM No 8 Tahun 2020 bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) 40 Tahun 2016 dimana dalam Perpres tersebut menetapkan harga sebesar US$ 6 MMBtu di Hulu, bukan di plant gate sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tersebut. "Saya kira Ombudsman harus turun tangan dan melihat ini sebagai maladministrasi penyelenggaraan negara," ujar Mamit.

Kata dia, apabila membaca Kepmen ESDM No 89.K/10/MEM/2020 sebagai turunan dari Permen ESDM No 8 Tahun 2020, bisa dipastikan industri hilir migas akan terpuruk dan merugi karena pemangkasan biaya transportasi yang cukup signifikan. Sebagai contoh, untuk wilayah Jawa Timur yang melalui pipa milik PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) untuk industri tertentu biaya transportasi adalah sebesar US$1,19 per mmbtu untuk 20202022, US$0,49 per mmbtu untuk tahun 2023 dan US$0,27 per mmbtu pada 2024.

Bisa dibayangkan, kata dia, betapa kecil penghasilan yang didapatkan PGN setelah dikurangi biaya yang harus dibayarkan ke transporter, sedangkan disisi lain biaya untuk maintenance pipa dan pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan. "Dengan pengurangan biaya distribusi siapa yang akan menanggung skema integrator subsidi antar wilayah dimana kita tahu antara pasokan dan demand gas di Indonesia terpisah-pisah lokasinya termasuk keekonomian lapangan hulunya, siapa yang akan menanggung resiko di hilir gas bumi ini? apakah badan usaha hilir yang akan menanggung beban ini sendiri? Padahal di hulu, Pemerintah sama sekali tidak mengambil porsi badan usaha dan hanya berencana mengurangi porsi Pemerintah. Menurut saya ini standard ganda," ujarnya.

Mamit menyampaikan, dengan berkurangnya penerimaan negara akibat penurunan harga gas indutri ini harus dihitung dengan cermat agar beban negara ditengah pandemic COVID-19 ini tidak semakin berat."Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 89 Tahun 2020, skema ini akan berlangsung dari 2020 sampai dengan tahun 2024 yang akan datang. Berdasarkan perhitungan yang saya lakukan, negara bisa kehilangan potensi pendapatan sebesar US$ 14,395,633.43 atau Rp 223,132,318,134.00 dengan kurs Rp 15.500 dengan pengurangan harga gas di Hulu. Saya menghitung untuk 6 industri yaitu petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet" papar Mamit.

Mamit juga mempertanyakan apakah Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai dampak pengurangan PNBP migas tersebut. "Jangan-jangan Menteri ESDM membuat perhitungan tersebut tanpa melibatkan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN karena disana terdapat BUMN yang sangat terdampak akibat dari Permen ESDM No 8/2020 tersebut." kata Mamit. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA