Puteri:Hati-hati Terapkan Pajak Digital Pemerintah

IN
Oleh inilahcom
Senin 04 Mei 2020
share
Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan pungutan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), atau pajak digital.

Baik pajak digital dalam skema pungutan ataupun nominal yang dipakai. "Pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan pungutan pajak digital, termasuk mengenai skema pungutan dan nominal yang dipakai. Sebab, kebijakan ini merupakan langkah sepihak," ujar Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Puteri menjelaskan, apabila pajak digital diterapkan, Indonesia sudah dipastikan bisa menambah sengketa perpajakan internasional. Pihak yang bersengketa menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu ketentuan hukum domestik dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Politisi Muda asal Fraksi Partai Golkar ini, mengungkapkan, permasalahan utama penerapan pajak digital yaitu tingkat anonimitas yang tinggi dari pelaku perdagangan elektronik.

Tak hanya itu, lanjut puteri politisi senior Golkar Ade Komaruddin ini, sejumlah raksasa digital besar yang beroperasi secara lintas batas negara di Indonesia, tidak dikenakan pajak. Lantaran belum ada aturan pajak digital. Kesulitan penerapan pajak digital juga merupakan permasalahan global, tidak hanya di Indonesia.

Berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia dengan pengakses internet mencapai 132,7 juta orang.

Hasil studi PWC memperkirakan tingkat pertumbuhan pendapatan industri hiburan dan media di Indonesia mencapai 10% pada 2021 mendatang, atau senilai US$8.168 juta. Jika dianalisa lebih lanjut, industri hiburan dan media akan semakin banyak bergerak melalui internet. Namun dari sisi infrastruktur, Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga.

Pengenaan pajak entitas digital akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan diteruskan dalam bentuk tata cara pelaksanaan di level Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sampai saat ini masih dalam proses penyusunan.

"Pengaturan pajak PMSE diharapkan dapat berjalan sesuai mandatnya yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pada situasi seperti saat ini, di mana proses bisnis terdampak wabah COVID-19 dan bisnis yang tetap dapat bertahan salah satunya adalah bisnis berbasis digital, seperti layanan streaming film atau fasilitas video conference," kata Puteri. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA