DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Tangani Corona

IN
Oleh inilahcom
Kamis 07 Mei 2020
share
Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto - (Foto:Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi XI DPR sepakat mendukung Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dalam menetapkan kebijakan serta regulasi baik di bidang fiskal, moneter, sektor keuangan, penjaminan, maupun resolusi perbankan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi COVID-19.

KSSK sendiri terdiri dari Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Langkah-langkah yang didukung dan disepakati Komisi XI DPR RI antara lain, restrukturisasi dan relaksasi kredit, penguatan likuiditas, program PEN, serta pemberdayaan pelaku ekonomi terutama Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), serta ultra mikro," kata Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto dalam rapat kerja (Raker) dengan KSSK melalui video conference, Rabu (6/5/2020).

Dia menjelaskan, langkah-langkah dimaksud hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip, kesinambungan dan kemampuan keuangan negara, asas transparansi, akuntabilitas, keadilan, kecepatan, efisiensi, dan efektifitas, mencegah moral hazard; serta pembagian risiko dan beban.

Dito menambahkan, Komisi XI DPR RI juga mendukung BI bahwa dalam kondisi pandemic COVID-19 ikut berbagi beban atau biaya pemulihan ekonomi dengan memberikan kompensasi dalam bentuk insentif Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap bank-bank yang me-repo-kan Surat Berharga Negara (SBN) miliknya ke BI dalam rangka restrukturisasi kredit.

Selain itu, memberikan remunerasi bunga rekening pemerintah di BI sebagai kompensasi SBN Pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka PEN, dan pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) atau SBN khusus dengan bunga khusus, sesuai kesepakatan Kementerian Keuangan dan BI.

Dito menjelaskan, Komisi XI DPR RI dalam kesimpulan Raker mendukung dan menyepakati agar Menkeu segera menyampaikan perkembangan perubahan asumsi makro dan postur APBN 2020 akibat pandemi COVID-19 yang digunakan sebagai landasan penyusunan KEM-PPKF 2021, dan menyampaikan kepada Komisi XI DPR RI rincian pendapatan dan belanja serta pembiayaan negara untuk tahun 2020 yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunannya.

"Menteri Keuangan akan menyampaikan perkembangan perubahan APBD di dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya agar selaras dengan prioritas dan kebijakan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," katanya.

Sementara lanjut Dito, Gubernur Bank Indonesia diminta terus melakukan bauran kebijakan moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar dan mencapai sasaran inflasi di tengah wabah COVID-19.

"Komisi XI DPR RI juga mendukung upaya Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam melakukan reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana," katanya.[jat]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA