Penjelasan Istana DKI Masih Ibu Kota di Perpres 60

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 09 Mei 2020
share
Sekretaris Kabinet Pramono Anung - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Puncak dan Cianjur. Dalam Pasal 9a dan Pasal 21 Perpres tersebut dijelaskan DKI Jakarta masih merupakan Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Pramono, Perpres tersebut hanya membahas mengenai tata ruang wilayah Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur.

"Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang, yang mengamanatkan penetapan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional. Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi Ibukota Negara atau tidak," kata Pramono, Jumat (8/5/2020).

Mengenai penyebutan bahwa DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, Pramono mengatakan, pengaturan pola ruang DKI Jakarta masih mengakomodasi fungsinya sebagai ibu kota negara saat ini.

"Karena memang secara hukum DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan," ujarnya

Sebelumnya, Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 April 2020. Perpres tersebut menjadi perbincangan lantaran terkait kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Adapun Pasal 9 a. dalam Perpres itu berbunyi:

mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta mendorong perkotaan sekitarnya yang berada dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mendukung kegiatan perkotaan inti;

Sedangkan Pasal 21 (1) berbunyi:

Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai pusat kegiatankegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

(2) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di DKI Jakarta, meliputi:

a. pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik;
b. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; c. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
d. pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; f. pusat kegiatan industri kreatif;
g. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
h. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
k. pusat kegiatan pariwisata; dan
l. pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya.

[fad]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA