Anies Siapkan Aturan Naik KRL Harus Punya Surat

IN
Oleh inilahcom
Minggu 10 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menyiapkan regulasi tentang pembatasan pergerakan warga di moda transportasi KRL. Hal itu dilakukan setelah permintaan dari lima kepala daerah penyangga Ibu kota, Kota/Kabupaten Bogor, Depok, Kota/Kabupaten Bekasi (Bodebek) yang sepakat untuk mewajibkan penumpang KRL Jabodetabek menunjukkan surat tugas jika bepergian. Sabtu (9/5/2020).

"Dan itu dibuktikan bukan hanya surat dari tempat dia kerja, karena perlu verifikasi, tapi juga izin dari pemerintah. Pemprov DKI akan mewajibkan mereka untuk mendaftar membuktikan bahwa mereka benar di sektor itu. Ada sejumlah regulasi yang saya merasa perlu sharing di sini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk menyinkronkan policy antara kita," kata Anies dalam rapat virtual bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 5 Kepala Daerah Bodebek.

Pergerakan penumpang KRL hanya diizinkan bagi para pekerja di 8 sektor yang dikecualikan.

"Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil, insyaAllah dengan bekerja bersama kita bisa hadapi ini. Beberapa hari yang lalu Wali Kota Bogor Pak Bima Arya menyampaikan aspirasi perlunya kita berbicara mengenai PSBB bersama-sama. Ini untuk menegaskan kesepakatan sejak awal bahwa kita akan bergerak bersama-sama terus dan menuntaskan soal COVID ini secara kolektif lintas wilayah, 3 provinsi dan seluruh kabupaten Kota," ujar Anies.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga sepakat pengaturan penumpang KRL diperketat karena risiko yang tinggi saat terjadi kerumunan orang. Bahkan Kepala Daerah di Bodebek pernah meminta penghentian sementara operasi KRL, namun kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu, permintaan tersebut ditolak oleh Menhub ad interim ketika itu Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sekarang mengemuka lagi, saya juga sangat mendukung. Karena problemnya adalah OTG (Orang Tanpa Gejala). Jadi, mau KRL sudah dikasih istilahnya protokol kesehatan, berjarak, OTG ini juga tidak ketahuan. Dites suhu tubuh, tidak panas, dari gerak-geriknya juga sama seperti orang sehat, padahal di dalamnya ada virus orang ini," tuturnya.

Emil juga meminta Anies mengeluarkan instruksi ke kantor-kantor di Jakarta yang masih berperasi selama PSBB untuk melakukan pendataan terhadap karyawannya yang tinggal di luar Jakarta.

"Kemudian opsinya dua, menyediakan kendaraan oleh perusahaan-perusahaan. Saya kira itu konsekuensi, anda (perusahaan) mau buka di saat PSBB, anda juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang tidak semuanya tinggal di lingkungan Jakarta. Atau seperti yang saya lakukan di Jabar kepada mereka yang ngotot buka, industri maupun apapun harus test COVID sendiri dengan biaya sendiri. Ini mungkin bisa jadi solusi sehingga istilahnya orang yang bepergian ada sertifikat bebas COVID dengan bukti saya sudah tes PCR," pungkas Emil. [fad]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA