Kesengsaraan Rakyat Tambah Meroket

IN
Oleh inilahcom
Kamis 14 Mei 2020
share
 

INILAHCOM,Jakarta - Wakil Ketu Umum Partai Gerndra Fadli Zon, menyatakan langkah Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan terkesan konyol. Mengingat sebelumnya Mahkamah Agung sudah membatalkan kebijakan Kenaikan Iuran BPJS pada Maret Lalu.

"Pak @jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi n stlh ada keputusan MA menurunkannya, benar2 absurd," tulis akun Twitter @fadlizon, dikutip Kamis (14/5/2020).

Menurut dia kenaikan BPJS di tengah pandemi Covid-19 justru semakin menambah beban masyarakat yang sedang mmengalami kesusahan.

"Rakyat sdh jatuh tertimpa tangga lalu spt dilindas mobil. Selain bertentangan dg akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!," tulis dia.

Diketahui, Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Sesuai isi Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.

Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.

Untuk kelas II baru akan mengalami kenaikan pada 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas tersebut membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi iuran dari pemerintah sebesar Rp16.500 per bulan.

Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.

Selain mempertimbangkan keputusan MA, perubahan tarif ini juga memperhitungkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, serta kebijakan pendanaan jaminan kesehatan.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA