Wasekjen MUI ke Mahfud: Boleh ikut jejak kalian?

IN
Oleh inilahcom
Jumat 15 Mei 2020
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wasekjen MUI Ustad Tengku Zulkanain menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md, terkait kenaikan iuran BPJS.

"9/3/2020, di Kantor Menkopolhukam, Prof Dr. Mohammad Mahfud MD @mohmahfudmd mengatakan Keputusan Mahkamah Agung batalkan kenaikan tarif BPJS adalah hasil Judicial Review. Hasilnya FINAL dan MENGIKAT tdk BOLEH DILAWAN, Wajib dipatuhi Pemerintah. Anda mau TELAN LUDAH? Atau MUNDUR?," tulis akun Twitter @ustadtengkuzul, dikutip Jumat (15/5/2020).

Ustad Tengku lalu melayangkan pertanyaan kepada Mahfud, bila nanti ada yang menggalang gerakan agar rakyat stop bayar pajak tahun 2020 dan 2021, kemudian memilih untuk membayarnya dua tahun lagi yakni tahun 2022 dengan membayar dendanya 2%, apakah itu melanggar hukum negara, dan dapat dipidana ?

"Apakah rakyat boleh mengikuti jejak kalian dengan mengabaikan keputusan judicial review dgn membuat tindakan baru. Dan, apakah itu tidak dihitung mengabaikan keputusan MA?," tulis dia.


Diketahui, Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Sesuai isi Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.

Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.

Untuk kelas II baru akan mengalami kenaikan pada 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas tersebut membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi iuran dari pemerintah sebesar Rp16.500 per bulan.

Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.

Selain mempertimbangkan keputusan MA, perubahan tarif ini juga memperhitungkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, serta kebijakan pendanaan jaminan kesehatan.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA