Karyawan Swasta Pidanakan Oknum Polisi Resmob

IN
Oleh inilahcom
Jumat 15 Mei 2020
share
Kuasa hukum terdakwa DW, Alvin Lim (kanan) saat mendampingi Victory Immanuel Mayindang di Polda Metro Jaya - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Karyawan sebuah kantor jasa hukum LQ Indonesia Lawfirm, Victory Immanuael Matindas melaporkan oknum polisi Resmob ke SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (14/5/2020).

Laporan Victory Immanuel ini dterkait dugaan rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tiga saksi fakta pihak pelapor yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan perkara penggelapan pengiriman barang-barang bahan makanan senilai miliaran rupiah di PN Tangerang, Rabu (13/5/2020).

Saat melaporkan ke polisi, Victory Immanuel Mayindas didampingi kuasa hukum terdakwa Didi Widjaksono alias DW, Alvin Lim SH, MH, MSc, CFP.

Menurut Victory Immanuel, terlapor diduga memalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun pidana juncto pasal 55.

Advokat Alvin Lim, kuasa hukum terdakwa DW mengatakan, rekan kami dari LQ Indonesia Lawfirm berdasarkan surat kuasa membuat Laporan Polisi atas dugaan pemalsuan ke SPKT Polda Metro Jaya.

Sesuai amanat Undang-Undang, sebagai Warga Negara Indonesia yang baik setiap tindakan pidana wajib dilaporkan ke pihak Kepolisian walaupun itu adalah oknum polisi sendiri.

Dalam keterangan pers-nya Advokat Alvin Lim mengatakan, bahwa pelaporan dilakukan karena sebagai pengacara yang mendapatkan kuasa berjalan sesuai profesinya dan bukan karena motif apapun.

"Saya tidak kenal dengan oknum unit 3 Resmob dan para penyidik di sana pula, tetapi karena profesi saya hanya menjalankan tugas. Satu hal yang perlu di garisbawahi, ini adalah perbuatan oknum dan tidak mencerminkan institusi Polri. Tugas kami sebagai aparat penegak hukum hanya menyampaikan laporan dan aduan kepada Pimpinan Polda. Kewenangan untuk mengusut dan berbenah kami serahkan kepada pimpinan kepolisian," katanya.

Sebelum membuat laporan dan aduan, Advokat Alvin Lim, dan pengacara lain dari Master Trust Lawfirm, Natalia Rusli juga sudah beraudiensi dengan Kombes Budi selaku Irwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah) Polda Metro Jaya.

Petunjuk dari Irwasda adalah untuk membuat laporan dan pengaduan dan memberikan surat resmi aduan ke Irwasda dan kata dia, apabila terbukti akan dicopot dan ditindak oknum Resmob terkait.

Selain Laporan Polisi, kuasa hukum terdakwa akan membuat aduan Ke Kadiv Propam atas dugaan pelanggaran kode etik.

Terlapor masih ditulis dalam lidik, tentu yang harus diperiksa dan dimintai tanggung jawab adalah kedua penyidik yang namanya tertera didalam BAP ketiga saksi yang tidak mengakui tandatangan mereka di BAP yaitu AKP MYJ dan Aipda YP.

Selain tandatangan dan paraf dalam BAP yang tidak diakui oleh ketiga saksi dalam persidangan, para saksi juga menerangkan bahwa mereka tidak pernah diperiksa di tahun 2019 sebagaimana tertulis dalam BAP, melainkan hanya 1 kali di 2016.

Lebih lanjut Alvin Lim menjelaskan bahwa BAP adalah intisari dari dakwaan, dimana dakwaan dirumuskan dari BAP para saksi, sehingga apabila BAP berisi tandatangan palsu/keterangan palsu/ rekayasa maka dakwaan cacat hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum.

Alvin mengatakan bahwa selain pihak kepolisian, Jaksa Peneliti dari Kejati yang mem-P21 berkas tersebut wajib diperiksa oleh Kejagung.

" Kenapa berkas perkara bisa dinyatakan lengkap dan lolos dari pemeriksaan formiil dengan tandatangan palsu dan juga jawaban sama para saksi kata demi kata dan titik koma? Apakah Jaksa Peneliti dari Kejati Banten tidak membaca bahwa antara saksi Lim Erwin, Setia Aditama dan Intan bahwa pertanyaan no 6,7,8,9,10 dan 11 jawaban sama persis ketiganya.

"Logika saja tiga orang berbeda ketika ditanyai pertanyaan yang sama sekalipun pasti kata-katanya berbeda walaupun mereka tahu jawabannya sama tetapi jawaban pasti kata-kata berbeda penyampaiannya," ucapnya.

Bukan hanya Jaksa Peneliti tidak teliti namun jaksa peneliti dapat didugakan turut melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana pasal 263 KUHP karena pasal 2 mengatakan bahwa dalam pidana pemalsuan penguna surat palsu turut dipidanakan dengan ancaman sama 6 tahun penjara.

Ketika meloloskan P21, dan menyatakan berkas lengkap, jaksa peneliti dari Kejati Banten mengunakan BAP yang menjebloskan Terdakwa DW ke dalam penjara dan menimbulkan kerugian kepada terdakwa DW sehingga Jaksa Peneliti wajib diperiksa keterlibatannya dalam Tindak Pidana pemalsuan.

Alvin Lim menegaskan bahwa sengaja dalam rekomendasi di SPK Polda dimasukkan pasal 55 KUHP pidana penyertaan untuk menjerat pihak yang turut serta mengunakan surat palsu tersebut sehingga merugikan klien kami dan agar penyidik memeriksa Jaksa Peneliti pula yang dengan sengaja meloloskan berkas berisi BAP yang diduga ada tandatangan, paraf palsu dan keterangan BAP yang direkayasa.

Mengetahui adanya rekayasa BAP pada saksi pelapor yang dihadirkan Jaksa semestinya sidang pengadilan di stop karena Dakwaan Cacat Hukum dan Dakwaan yang cacat hukum adalah batal demi hukum.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA