Kader Golkar Bantah RUU Minerba Anak-Emaskan PKP2B

IH
Oleh Indra Hendriana
Selasa 19 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Maman Abdurahman menepis tudingan pengerahan RUU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, dan Batubara (Minerba) memberikan angin segar kepada pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan mengesampingkan BUMN.

Dia juga menepis pengesahan RUU tersebut melanggar konstitusi khususnya Pasal 33 UU 45 ayat 3 karena kontrak pertambangan swasta atau asing diperpanjang. Dalam pasal itu tidak ada kata spesifik yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh BUMN.

Kata poltisi Golkar ini, seluruh rangkaian mengesahkan RUU Minerba telah terpenuhi seperti kajian akademik, menganalisis daftar inventaris masalah (DIM) hingga sinkronisasi dengan berbagai regulasi yang ada. Terkait waktu pengesahan yang dinilai sebagian pihak terlalu cepat dan tidak sesuai di tengah pandemo corona, Maman menegaskan bahwa hal itu tidak benar.

"Kalau disebut pembahasan RUU ini diam-diam itu salah, jadi bukan hanya 3-4 bulan terakhir tapi ini udah dimulai sejak 2015, carry over hanya menghlangkan mekanisme, tapi substansi dan DIM per pasal kita bahas semuanya. Jangan dipelintir seakan - akan ini diem diem kita libatkan DPD, akademisi dan multi stakeholder kok," ujar Maman dalam diskusi virtual bertajuk revisi UU Minerba untuk siapa?, Selasa (19/5).

Politikus Golkar ini menegaskan, pemerintah dan DPR tidak memberikan hak istimewa kepada tujuh perusahaan pemegang PKP2B. Namun karena mereka paling siap dan punya komitmen penuh untuk menjaga suplai batubara untuk ketahanan energi nasional maka dimungkinkan akan ada perpanjangan kontrak bagi mereka.

Maman menjelaskan apabila memang ada BUMN yang siap sedia mengcover segala kebutuhan batubara di dalam negeri maka pemerintah dan DPR tidak segan-segan memberikan hak pengelolaannya kepada BUMN . Namun hingga saat ini DPR belum mendengar ada BUMN yang siap mengcover seluruh produksi tambang batubara seperti yang sudah mereka lakukan saat ini.

"Kami senang kalau BUMN kita maju dan berkembang dengan memiliki aset yang besar tapi harus dilihat proporsionalitas dan kemampuan BUMN kita yang saat ini faktanya sangat terbatas. Semangat ke BUMN harus diberikan namun harus situasional dan harus dilihat fakta apakah BUMN mampu kelola 75 persen itu, jangan sampai ketika dipegang BUMN nanti turun sehingga menganggu energi kita dan menganggu penerimaan negara," sambung Maman.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, bilang bahwa pembahasan RUU Minerba sarat dengan keganjilan. Menurutnya banyak proses yang terlewatkan bahkan menabrak konstitusi. DPR dan pemerintah dinilai tidak lagi mendukung BUMN untuk tumbuh kembang karena kontrak-kontrak tambang justru diberikan ke swasta atau asing.

Menurutnya, DPR dan pemerintah harusnya mengutamakan BUMN terlebih dahulu dan tidak mudah mengobral kontrak pada swasta atau asing. "Saya kira kalau mau cepat pemerintah gampang bikin aja BUMN baru atau serahkan ke PTBA (PT Bukit Asam Tbk), tapi harus ada itung - itungan rinci dengan porsi saham yang dimiliki publik. Ini lebih konstitusional," paparnya.

Dia menyetujui bahwa UU Minerba yang lama sudah sepatutnya direvisi karena sudah tidak kontekstual. Namun dalam proses merevisi harusnya mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak menabrak aturan. Marwan menilai dalam pengesahan RUU minerba belum lama ini, sarat dengan keganjilan dan terkesan ditutup-tutupi DPR dalam pembahasannya.

"Dalam 3 bulan di tengah banyak isu tapi DPR bisa selesai dalam rapat tertutup, sampai-sampai DPD tidak dilibatkan. Jadi sangat nyata pelanggaran terhadap konsitusi, adanya surat ke DPD setelah ada protes dari masyarakat," tukasnya.

Seperti diketahui pengesahan RUU Minerba tersebut memungkinkan bagi tujuh PKP2B mendapatkan jatah perpanjangan kontrak pengelolaan wilayah kerja (WK) di Indonesia. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Arutmin Indonesia yang masa kontraknya akan habis pada 1 November 2020. Kemudian PT Kendilo Coal Indonesia yang akan habis masanya pada 13 September 2021, PT Kaltim Prima Coal yang selesai 31 Desember 2021.

Kemudian PT Multi Harapan Utama yang habis kontraknya di 1 Oktober 2022, PT Adaro Indonesia yang kontraknya habis pada 1 Oktober 2022. PT Kideco Jaya Agung yang kontraknya berakhir pada 13 Maret 2023 mendatang dan PT Berau Coal yang akan habis 26 April tahun 2025 mendatang.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA