Kejagung Diminta Tak Lindungi Eks Jampidsus

IS
Oleh Ivan Setyadhi
Kamis 21 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak melindungi mantan Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman yang diduga kecipratan aliran dana sebesar Rp 7 miliar terkait penanganan perkara korupsi di Kempora.

Peringatan itu disampaikan ICW menyusul langkah tim penyidik Kejagung memeriksa Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di Gedung KPK pada Selasa (19/5/2020) lalu.

Pemeriksaan ini diduga terkait dengan kesaksian Ulum di persidangan perkara dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Imam Nahrawi beberapa waktu sebelumnya yang menyebut adanya sejumlah pihak yang kecipratan aliran dana, salah satunya Adi Toegarisman.

"Langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung ini pun patut untuk dipertanyakan bersama. Kuat dugaan pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan terkait langsung dengan kesaksiannya yang menyebutkan adanya dugaan aliran dana ke mantan Jampidsus Adi Toegarisman," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (21/5/2020).

"Perihal momentum ini penting untuk disorot, jangan sampai ada upaya dari Kejaksaan Agung untuk melindungi oknum-oknum tertentu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi," sambungnya.

Kurnia menegaskan, Kejagung tidak berhak menilai kesaksian Ulum mengenai aliran dana tersebut. Selain perkara itu tidak ditangani Kejaksaan Agung, penegak hukum seharusnya paham yang berhak untuk menilai kesaksian di persidangan hanya majelis hakim.

"Atas dasar ini maka mudah sebenarnya bagi masyarakat untuk membangun dugaan teori kausalitasnya, yakni pemanggilan Ulum oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam sebuah perkara dugaan korupsi menjadi akibat dari keterangannya yang menyasar salah seorang mantan petinggi di Korps Adhyaksa itu," tegasnya.

Kurnia menyayangkan pernyataan Kejaksaan Agung yang membantah kesaksian Ulum di persidangan. Sebagai penegak hukum, Kejaksaan Agung seharusnya mendukung upaya KPK yang sedang berupaya membongkar praktik rasuah di Kempora tersebut.

Bahkan, secara hukum Kejaksaan Agung tidak punya hak untuk ikut campur jika di kemudian hari ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara suap dana hibah KONI yang ditangani KPK.

"Tidak sedikit masyarakat yang menduga bahwa langkah Kejaksaan Agung ini sebagai upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di persidangan," katanya. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA