Pos Anggaran Covid-19 Rawan Korupsi Berjamaah

IN
Oleh inilahcom
Senin 25 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Realokasi anggaran yang sangat besar, membuat Pemerintah harus menunda program pembangunan pada sejumlah pos anggaran yang sudah ditetapkan disubstitusikan untuk belanja penanganan bahaya COVID-19 dengan fokus pada tiga sektor, yaitu, pembiayaan penanganan bahaya Covid-19, Jaring Pengaman Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, rawan korupsi berjamaah.

"Meskipun demikian problem KKN secara berjamaah tetap menjadi ancaman serius setara ancaman COVID-19, namun orang lebih takut akan bahaya COVID-19 ketimbang ancaman pidana mati oleh KPK," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, Minggu (24/5/2020).


Menurut Petrus, faktor kehati-hatian dalam menggunakan anggaran sering diabaikan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan dilakukan asal-asalan, juga berpotensi terjadi mark-up.

"overlaping pemberian dana bantuan karena kekeliruan atau disengaja, tak bisa dicegah bahkan muncul dimana mana," tandasnya.

Pertanyaannya mampukah KPK mengawasi, mencegah dan menghentikan penyimpangan yang sedang dan akan terjadi selama penanganan COVID-19, karena mencegah dan menghentikan KKN pada saat ini bisa berbuah hujatan karena dianggap menghambat bantuan penanganan COVID-19 bahkan bisa dikepung masa penerima bantuan.

Pintu masuk kebocoran lain adalah pada bantuan dana pihak ketiga yang langsung diberikan kepada pejabat tertentu di daerah misalnya kepada Gubernur atau Bupati atau Walikota, yang bisa saja tidak terdata atau terdata tetapi datanya disamarkan, ini salah satu peluang korupsi yang mesti diwaspadai.


"Sebagaimana konstatasi Ketua KPK Firli Bahuri di hadapan Komisi Hukum DPR RI tanggal 29 April 2020. Mari kita tunggu aksi nyata Firli Bahuri dkk di KPK," tandasnya.

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA