Deputi Penindakan KPK Dilaporkan ke Dewas

IS
Oleh Ivan Setiyadi
Rabu 27 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto ke Dewan Pengawas KPK, Selasa (26/5/2020).

MAKI menduga Karyoto telah melanggar etik terkait operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 20 Mei 2020 lalu.

"Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Mei 2020 Masyarakat Antikorupsi Indonesia, via email telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto selaku Deputi Bidang Penindakan KPK dalam memberikan release kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2020," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (26/5/2020).

Boyamin membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran etik Karyoto terkait kegiatan OTT pejabat UNJ di Kemdikbud. Boyamin menduga, OTT tersebut dilakukan KPK tanpa perencanaan matang dan tidak detail mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk melakukan giat Tangkap Tangan.

Hal ini setidaknya tercermin dari langkah KPK melimpahkan kasus ini ke kepolisian dengan alasan tidak ada unsur penyelenggara negara yang terlibat.

Padahal, kata Boyamin, KPK seharusnya sudah mengetahui modus dan pihak penyelenggara negara yang terlibat jika OTT dilakukan secara matang dan rinci.

"Semestinya sebelum melakukan kegiatan tangkap tangan sudah dipastikan apa modusnya apakah suap atau gratifikasi dan siapa Penyelenggara Negaranya sehingga ketika sudah dilakukan giat Tangkap Tangan tidak mungkin tidak ditemukan Penyelenggara Negaranya," katanya.

Boyamin menduga, OTT tersebut tidak melibatkan Jaksa yang bertugas di KPK. Menurutnya, jika melibatkan Jaksa, OTT tersebut tidak akan gagal karena sudah memiliki perencanaan yang matang.

Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan penanganan perkara termasuk OTT semestinya melibatkan Jaksa sebagai pengendali penanganan perkara untuk memastikan materi substansi peristiwa, kapan eksekusi penangkapan dan penahanan, kewenangan para pihak, dan analisis SWOT-nya," katanya.

Tak hanya itu, Boyamin menduga OTT pejabat UNJ juga dilakukan dengan tidak tertib dan tidak lengkap administrasi Penyelidikan sebagaimana ditentukan SOP dan KUHAP terkait pengamanan sesorang atau penangkapan serta permintaan keterangan para pihak.

Dikatakan, prosedur standar tangkap tangan adalah dilakukan penyadapan terhadap pihak-pihak terkait. Boyamin meyakini penyadapan terkait OTT tersebut tanpa izin Dewan Pengawas, atau jika tidak dilakukan Penyadapan maka telah melanggar SOP KPK.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA