DPR: Proposal Covid-19 Sri Mulyani Banyak Keanehan

IP
Oleh iwan purwantono
Jumat 29 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Di tengah prahara COVID-19, keuangan negara di era Joko Widodo semakin seret saja. Penerimaan dari pajak sulit diharapkan, kini, pemerintah hanya bisa bersandar kepada Surat Berharga Negara (SBN) saja.

Disampaikan Vokalis Komisi XI DPR, Kamrussamad, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ancang-ancang mengeluarkan SBN senilai Rp990,1 triliun untuk pembiayaan Juni hingga Desember 2020. "Ya, memang ada rencana itu. Kita akan bahas. Namun kalau melihat proposal menkeu, banyak yang aneh-aneh tuh," tegas Kamrussamad dalam halal bihalal bersama wartawan melalui zoom meeting di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Dalam kesempatan ini, dirinya mempertanyakan angka-angka penerima dana bansos dampak Cocid-19. Semisal, petani dan nelayan tertulis 19,3 juta jiwa. "itu tinggalnya di mana? terdampak enggak dengan Covid-19? Kalau di wilayah barat mungin iya, nah di wilayah timur, banyak yang tidak lho. Lalu, berapa yang nelayan dan petani. Semuanya kan harus dibedakan," tegas anak buah Prabowo ini.

Terkait bantuan likuiditas untuk perbankan, Kamrussamad mendesak agar parameternya UMKM. Perbankan yang menggelontorkan kredit jumbo untuk UMKM, masuk skala prioritas untuk mendapat kucuran bantuan.

"Namun dalam dalam proposal ini (Sri Mulyani) dituliskan bahwa penerima bantuan adalah bank sehat berdasarkan penilaian OJK. Sementara BPK baru saja mengeluarkan laporan tujuh bank berkinerja jeblok. Serta menyatakan OJK gagal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Lha kok OJK masih diberi peran," ungkapnya.

Dirinya juga menyoroti enam dari 12 BUMN yang mendapat kucuran dana, karena dinilai terdampak Covid-19. Yakni, PLN, Hutama Karya, Bulog, Garuda, Krakatau Steel, dan Pertamina.

"Enam BUMN itu sebelum Covid-19 sudah banyak masalah. jadi, buat apa dibantu. Semisal, Garuda harus bayar utang jatuh tempo Rp8,5 triliun. Kok mau disuntik Rp8 triliun. Dana tersebut bakal bayar utang ketimbang mendorong industri pariwisata kita," ungkapnya.

Politisi muda yang dikenal sebagai penjuang UMKM sekaligus mencetus gerakah KAHMIPreneur ini, menyorot alokasi dana untuk program B30. Jelas-jelas negara perlu dana besar untuk membantu rakyat miskin terdampak Covid-19. "Saya curiga ada pesan khusus kenapa B30 dimasukkan. Kan pemainnya banyak konglomerat," tuturnya.

Diingatkan bahwa, dana penanggulangan Covid-19 yang bersumber dari Surat Utang Negara, Surat Berharga Negara (SBN), harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Bukan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berentuhan langsung dengan rakyat. Kalau ada yang aneh-aneh, jangan-jangan ada morald hazard di situ. {ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA