Komisi III Harap Dugaan Korupsi Tekstil Diusut

IN
Oleh inilahcom
Jumat 29 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan periode 2018-2020.

"Siapapun yang terlibat mulai pejabat Bea dan Cukai di Batam sampai Kepala Bea Cukai pusat harus diusut dan diperiksa dalam kasus ini," kata Anggota Komisi III Arteria Dahlan.

Menurut dia, penemuan 27 kontainer yang mengangkut barang tekstil di Tanjung Priok merupakan sebagian kecil dari praktik importasi gelap lainnya.

"Ini seperti fenomena gunung es, masih baru sektor usaha tekstil yang terbongkar. Tapi satu temuan ini saja bisa merugikan negara sekian triliun," ungkap Arteria.

Arteria mengaku, dugaan penyalahgunaan wewenang Bea dan Cukai ini terkait impor tekstil kerap terjadi tiap tahunnya. Karena itu, dewan akan mengawal dan membantu penyidik Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini.

Kolega Arteria di Komisi III, Anggota Komisi Masinton Pasaribu pun melontarkan hal serupa. Dia mengatakan, penyidik harus membongkar pejabat Bea dan Cukai yang terlibat dalam kasus ini.

Menurut dia, bila ada pejabat Bea dan Cukai yang terlibat dalam kasus ini harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang belaku. Hal ini agar Direktorat Bea dan Cukai dapat berbenah diri dan jauh dari praktik korupsi.

"Jadi ini bukan sekedar impor gelap," tegas Masinton.

Apalagi, lanjut Masinton, skandal impor tekstil ini pernah terjadi sebelumnya. Tiga tahun silam, Bea Cukai pernah membongkar penyalahgunaan barang ekspor tekstil yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat.

Karena itu, Masinton berpandangan, bila pola yang digunakan importir serupa maka penyidik bisa memeriksa perusahaan yang pernah terlibat kasus penyelundupan tekstil ini. Tujuannya, agar penyidik dapat mengetahui modus dan motif para pelaku.

"Kasus ini bisa dikembangkan ke kasus sebelumnya. Apalagi keterangan dan informasi dalam konteks penyidikan ini sangat perlukan. Supaya bisa terbongkar dan tidak terulang lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menuturkan, tak menutup kemungkinan, penyidik akan memeriksa pelaku usaha yang pernah terlibat dalam kasus impor tekstil. Pemeriksaan ini dilakukan sepanjang ada keterkaitan kasus sebelumnya dengan kasus yang sedang ditangani penyidik saat ini.

Saat ini, penyidik terus mendalami kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh Bea dan Cukai itu.

"Saat ini, tim Penyidik sedang evaluasi hasil tindakan yang sudah dilakukan guna rencanakan dan laksanakan tindakan berikutnya," ungkapnya.

Kasus ini terbongkar dari penemuan 27 kontainer milik PT Flemings Indo Batam (FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PGP) di Pelabuhan Tanjung Priok, pada 2 Maret 2020. Saat diperiksa, Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok menemukan jumlah dan jenis barang dalam kontainer tidak sesuai dengan dokumen.

Dalam kasus ini, tujuh pejabat di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

"Penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-22/F.2/Fd,2/04/2020 yang dikeluarkan pada Senin tanggal 27 April 2020 lalu," kata Hari beberapa waktu lalu. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA