BPJS Kesehatan Naik, Bos BKF Malah Bilang Begini

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 30 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Di tengah pandemi COVID-19, beban rakyat bakal bertambah berat, lantaran iuran BPJS Kesehatan naik per Juli 2020. Keputusan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Ironisnya, terkait kenaikan yang premi BPJS Kesehatan yang mencekik rakyat ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu justru memberikan pernyataan kurang enak. Bahwa kenaikan ini lebih rendah ketimbang perhitungan yang sebenarnya (aktuaria).

"Ini (kenaikan iuran) masih jauh di bawah perhitungan aktuaria, (harusnya) untuk kelas I Rp 286.000, kelas II Rp 184.000. Artinya segmen ini masih mendapatkan bantuan pemerintah sebenarnya," Ujar Febrio dalam video conference, Jumat (29/5/2020).

Febrio mengatakan, kenaikan tarif iuran diberlakukan untuk kelas I dan II. Segmentasinya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya, tetapi jangan lupa bahwa kelompok menengah saat ini, sudah banyak berpindah menjadi kelompok bawah. Lantaran mereka kehilangan pekerjaan atau pendapatannya menurun sebagai dampak pandemi COVID-19. Ketika mereka harus membayar premi BPJS yang mahal, tentu saja sangat memberatkan.

Dalam Perpres 64/2020, maka per 1 Juli mendatang iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri atau PBPU dan BP naik menjadi Rp 150.000 per orang per bulan untuk kelas I dan kelas II menjadi Rp100.000 per orang per bulan.

Adapun untuk kelas III, tahun ini pemerintah mensubsidi selisih kenaikan tarif sebesar Rp 16.500 per orang per bulan. Sehingga, besaran iuran yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kenaikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tertuang dalam Perpres 75 tahun 2019. Di mana, masing-masing kelas di dalam perpres tersebut mengalami kenaikan iuran menjadi Rp160.000, Rp110.000 dan Rp42.000. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA