Penerapan New Normal Dinilai Perlu Aturan Jelas

IN
Oleh inilahcom
Minggu 31 Mei 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Hukum Chrisman Damanik (mantan Ketua Presidium GMNI) menilai perlunya regulasi setingkat UU/Perppu yang mengatur mengenai New Normal.

Kebijakan new normal bisa dipahami sebagai sebuah ikhtiar menggerakkan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui pasti kapan berakhir. Sehingga perlu aturan yang jelas terkait konsepsi New Normal diperlukan sebagai payung hukum agar kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Sejauh ini saya melihat akhirnya masing-masing kementerian membuat aturan tersendiri yang hanya berlaku terbatas di instansinya," kata Chrisman.

Menurut dia, belum ada ketentuan yang mengatur soal New Normal, baik itu dalam UU No 6/2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Tidak bisa pengertian New Normal diserahkan kepada masing-masing orang atau Pemerintah Daerah. Jadi perlu ada standar baku dalam hal ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi mengakui bahwa bahwa kebijakan terkait new Normal agak spekulatif, tapi lebih berisiko lagi jika pemerintah tidak melakukan apa-apa sementara pandemi tetap bejalan dan tak dikitahui kapan ujungnya.

"Kita mesti belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dengan segala risiko. Tentu kebijakan pemerintah ini memiliki konsekuensi sejarah, konsekuansi politik, dan moral. Makanya perlu kesadaran kolektif agar bangsa ini mampu melewati pandemi ini tanpa kerusakan ekonomi yang parah," kata Bursah. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA