Advokat Pelapor Investasi Bodong Ada Hak Imunitas

IN
Oleh inilahcom
Selasa 02 Juni 2020
share
Advokat Alvin Lim

INILAHCOM, Jakarta - LQ Indonesia Lawfirm menduga adanya operasi pembungkaman dengan modus mengkriminalisasi terhadap Advokat Alvin Lim, SH, MH (c), MSc, CFP, yang sedang membongkar terduga terlapor pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang merugikan 5 000 nasabah senilai Rp8 triliun, yang terjadi pada PT Mahkota Properti Indo Permata (PT MPIP).

Padahal sebagai advokat Alvin Lim memiliki hak imunitas mengacu pada Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, dengan itikad baik untuk berbicara dengan media massa atas nama kliennya. Apalagi bila apa yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

"Indikasi kriminalisasi ini terasa kental, yang diwarnai adanya penyebaran informasi yang menyesatkan masyarakat di mana seolah-olah tuduhan dialamatkan pula terhadap tokoh masyarakat, yang juga Ketua Umum Partai Politik (Parpol).
Padahal tuduhan itu sejatinya tidak pernah ada. Orang yang dilaporkan adalah pemilik dan Direktur Utama PT. Mahkota Properti Indo Permata (MPIP), " ujar Alvin kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Kasusnya sendiri bermula ketika pada tanggal 9 April 2020, Advokat Alvin Lim, melaporkan secara resmi, RSO, Dirut PT MPIP ke Polda Metro Jaya atas dugaan pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang merugikan kliennya sebesar Rp15.9 miliar.

Pelaporan tersebut ditanggapi oleh Dirut PT MPIP melalui Kuasa Hukumnya Welfrid Silalahi, RSO dengan melaporkan Pidana Polda Metro Jaya dengan perpersangkaan pencemaran nama baik terhadap pemilik akun media sosial LQ Indonesia Lawfirm yang mengumumkan perihal pelaporan dugaan pidana yang dilakukan oleh postingan Facebook LQ Indonesia Lawfirm atas UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik.

Atas apa yang terjadi pada dirinya, Advokat Alvin Lim mengatakan akan secara kesatria menghadapi dan melawan.

Namun perlindungan hukum ke Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, tetap relevan diajukan, didorong oleh penegasan Presiden Joko Widodo pada saat memberikan sambutan di Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan FORKOPIMDA di SICC Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019) yang mengultimatum akan mencopot para penegak hukum yang terlibat mafia, yang kerap "menggigit" orang yang benar, serta melindungi orang yang bersalah.

Upaya kriminalisasi diduga dilakukan oleh orang yang terancam kebobrokannya terbongkar di media.

Menurut Alvin, di FB LQ Indonesia semata-mata untuk kepentingan umum sebagaimana tertera 3/4 dari isinya adalah himbauan agar masyarakat berhati-hati.

Seperempat (1/4 nya) adalah keterangan mengenai pelaporan pidana terhadap dugaan penggelapan, penipuan dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pimpinan PT MPIP.

"Saya akan melawan dengan resiko apapun demi membela kepentingan umum terutama membela hak-hak para korban investasi bodong yang sudah menimbulkan kerugian di masyarakat. Harus ada lawyer yang menjadi martir, berani dan vokal demi membela masyarakat. Agar eksistensi seorang advokat benar-benar dapat bermanfaat untuk penegakan hukum dan bagi klien itu sebdiri" ujar Alvin lagi.

Sementara itu, Advokat Hendra Onggowidjaja, SH, MH memberikan tanggapan bahwa lawyer seperti Alvin Lim langka dan seharusnya pemerintah terutama aparat penegak hukum menaati padal 16 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat yang sedang menjalankan tugas tidak dapat digugat pidana atau perdata. Ditambah lagi dengan pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana."

Postingan berisi pemberitaan tentang kasus yang ditangani adalah upaya penegakan hukum dan himbauan terhadap masyarakat agar yang menjadi korban mau lapor polisi. Ternyata postingan tersebut membuahkan hasil, 1 bulan kemudian 2 korban PT MPIP milik RSO kembali didampingi LQ Indonesia Lawfirm melaporkan RSO ke Polda Metro Jaya.

Bahkan sekarang sudah ada 8 korban memberikan kuasa yang melapor ke LQ Indonesia Lawfirm untuk mengadukan perusahaan properti ini secara pidana juga.

Sedangkan, Neta S Pane, ketua Indonesian Police Watch (IPW) menyatakan, dalam kasus terjadi saling lapor dan laporan kedua tuduhan pencemaran nama baik, semestinya kepolisian memproses terlebih dahulu aduan pertama, untuk membuktikan apakah tuduhan pidana di laporan pertama benar.

Jika pidana penggelapan, penipuan dan TPPU yang dilaporkan oleh Advokat Alvin Lim, terhadap RSO ternyata terbukti benar, tapi yang diproses terlebih dahulu malahan laporan Pencemaran nama baik dan lawyer yang melaporkan dijebloskan atas ujaran kebenaran, maka peristiwa kriminalisasi tidak terelakan.

"Hal ini bisa mencederai Polri yang Promoter. Kapolda Metro Jaya harus turun tangan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara ini" ujar Neta.

Ahli pidana Dr Dwi Seno Widjanarko, SH, MH menambahkan, sesuatu yang sudah jelas beredar dan sudah diketahui di masyarakat secara umum seperti halnya kasus ini, tidak perlu dibuktikan.

Konotasi Skema Ponzi negative dan diketahui sebagai salah satu modus penipuan, bahkan di Amerika Bernie Maddof dipenjara atas skema ponzi yang diketahui memiliki unsur penipuan.

Kini ditengah-tengah dirinya membela nasabah PT MPIP milik RSO, Alvin mulai gencar diserang secara pribadi dengan tujuan pembunuhan karakter (character Assassination). Namun Alvin tetap menanggapinya dengan santai.

" Sekali layar terkembang surut kita berpantang," ujarnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA