Kasus Dugaan Korupsi PT Timah Naik ke Penyidikan

IN
Oleh inilahcom
Rabu 03 Juni 2020
share
(Foto : Istimewa)

INILAHCOM, Babel - Kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum PT Timah mengenai kasus pembelian biji timah kadar rendah naik ke tingkat penyidikan.

Kasi Pidsus Kejati Babel, Eddi Ermawan mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan upaya dalam pengungkapan dua kasus.

"Pidsus telah melakukan penyelidikan ada dua kasus, yaitu pertama kasus pembelian biji timah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu yang kedua mengenai penyimpangan terhadap fasilitas kredit di BRI cabang pangkalpinang dan kantor cabang pembantu BRI Depati Amir," ujar Eddi dalam keteranganya, Rabu (3/6/2020).

Kedua kasus tersebut, kata Eddi saat ini telah masuk ke tahap penyidikan dan secepatnya bakal dilakukan pemanggilan saksi. "Dua kasus ini sudah kami lakukan puldata pulbaket permintaan keterangan, dan pada 29 mei 2020 dua penyelidikan ini sudah kita tingkatkan ke penyidikan," urainya.

Tidak hanya itu, dalam rangka mengkungap perkara korupsi ini pihaknya juga telah membuar Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), sehingga pekan depan sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi

"Jadi bukan lagi dimintai keterangan, tapi dimintai saksi," tegas Edi.

Perkara dugaan korupsi ini sebelumnya pernah disoroti oleh Jaringan Relawan Anti Korupsi 98 (JARSI '98). Bahkan massa Jarsi '98 sempat menggelar aksi demo di depan gedung Kementerian BUMN, Selasa (12/3) di Jakarta.

Dalam surat pernyataan sikap, ketua Umum JARSI 98, Tajuddin Kabbah mengatakan pembelian Biji timah kadar rendah atau yang biasa disebut terak itu merupakan sisa hasil produksi (SHP) dengan kualitas tak sesuai spesifikasi lantaran biji timah yang dibeli mengandung terak.

"Kami menduga dalam kasus ini telah terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara milyaran rupiah," tegasnya.

Menurutnya, sejumlah mineral yang dibeli (Terak) tersebut atas kebijakan Dirut PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kroninya.

"Terak Sisa Hasil Pengolahan (SHP) diketahui atau diperkirakan mencapai angka ratusan ton, dan saat ini masih tersimpan di gudang penyimpanan PT Timah di beberapa tempat, dan nyatanya justru tidak dapat dilebur menjadi balok timah," jelasnya.

Untuk itu, ia menegaskan direksi PT Timah sebagai perusahaan plat merah BUMN bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kebijakan terkait pembelian biji timah yang mengandung Terak Sisa Hasil Pengolahan (SHP).

"Sebab dalam hal ini ditemukan adanya dugaan penyimpangan merugikan negara dan terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Jadi konsekuensi tanggung jawab direksi masuk dalam ranah hukum tindak pidana korupsi," tegasnya lagi.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA